Merdeka.com - Komisi Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai 31 personel yang dinyatakan melanggar etik dalam kasus tewasnya Brigadir J alias Nopryansyah Yosua Hutabarat erat kaitannya dengan perbuatan menghalangi proses hukum (obstruction of justice).

"Kalau sudah menemukan indikasi kuat terjadi obstruction of justice orang orangnya, ini ya minta juga untuk dikembangkan siapapun pelakunya," kata Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam, Kamis (11/8).

Oleh sebab itu dari 31 personel tersebut diminta untuk didalami terkait dugaan pelanggaran yang mana telah menyangkut pidana.

"Obstruction of justice itu dalam konteks HAM kalau itu memang kualitasnya adalah melanggar atau masuk hukum pidana. Ya kita minta untuk dipidana, gak cukup dengan kode etik," ujarnya.

Sebab apabila 31 personel yang telah dinyatakan melanggar etik tersebut senada dengan konteks obstruction of justice dari Komnas HAM, hal tersebut perlu didalami pelanggaran pidana bagi mereka.

"Kalau penjelasannya 31 itu terkait TKP, ya kalau dalam konteks Komnas HAM itu obstruction of justice. Bisa jadi artinya senada dengan kepolisian Timsus sama Tim Komnas HAM soal obstruction of justice," sebutnya.

Sebelumnya, Kadiv Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo mengatakan, 31 personel telah terbukti melakukan pelanggaran kode etik dalam kasus tewasnya Brigadir J alias Nopryansyah Yosua Hutabarat . Diketahui, sudah ada 56 orang dimintai keterangan oleh penyidik Tim Khusus (Timsus) Polri.

"Jadi untuk Itsus kan pemeriksaan masih bertambah yang sudah dimintai keterangan ada 56, 31 sudah terbukti melakukan pelanggaran etik," katanya kepada wartawan, Kamis (11/8).

Dia menjelaskan, mereka terbukti melakukan pelanggaran kode etik karena diduga tidak profesional dalam pelaksanaan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP).

"Karena ketidakprofesionalannya di dalam olah TKP, kemudian ada dugaan obstruction of justice dan juga masih dikembangkan," ujarnya.

Dedi menyebut, apabila 31 orang tersebut terbukti melakukan pelanggaran pidana. Maka, mereka nantinya akan diserahkan ke penyidik Bareskrim Polri.

"Itsus ini masih berproses, kalau misalnya dari 31 itu terbukti ada pelanggaran pidananya, dari Itsus itu semua diserahkan penyidik. Nanti dari dari penyidik Bareskrim akan menindaklanjuti apa yang menjadi rekomendasi," terangnya.

"Mohon bersabar rekan-rekan nanti kita juga akan menyampaikan udpatenya apabila sudah ada informasi baik dari Dirtipidum maupun dari Itsus," tutup Dedi.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan, personel Polri yang diduga tidak profesional dalam penanganan kasus penembakan Brigadir Yosua Hutabarat atau Brigadir J bertambah menjadi 31 personel. Semula, sebanyak 25 personel Polri yang kedapatan tidak profesional dalam kasus Brigadir J.

"25 personel yang kita periksa, dan sekarang bertambah jadi 31 personel," kata Sigit di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (9/8).