Komnas HAM bakal investigasi kericuhan pendukung Prabowo di MK

Merdeka.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) akan melakukan investigasi penyebab kericuhan saat keputusan sidang sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi, Kamis (21/8) lalu. Dalam aksi demo tersebut, beberapa relawan Prabowo-Hatta mengalami luka cukup parah akibat tembakan gas air mata dan peluru karet yang dilepaskan polisi.

Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai mengatakan, saat ini Komnas HAM masih mengumpulkan saksi dan bukti-bukti terkait kericuhan tersebut. Natalius pun mendatangi para korban untuk mengetahui keterangan para korban terkait kronologi kericuhan.

"Hari ini saya mendengarkan perspektif dari korban, dan tim advokat Koalisi Merah Putih atas kejadian pada hari itu," kata Natalius, saat mendatangi, Rumah Polonia 21, markas Koalisi Kebenaran Keadilan Perjuangan Merah Putih, yang berada di Jalan Cipinang Cempedak, Jatinegara, Jakarta Timur, Rabu (27/8).

Natalius menjelaskan, usai mendengar kesaksian oleh sebanyak 17 orang dari 36 pendukung Prabowo-Hatta yang menjadi korban, dirinya dan beberapa perwakilan Komnas HAM berencana mendatangi Polda Metro Jaya untuk mendengar penjelasan dari pihak kepolisian yang melakukan pengamanan aksi demonstrasi.

"Kami juga berencana memeriksa lokasi dan jika memungkinkan akan mendengarkan keterangan dari pihak rumah sakit," jelasnya.

Natalius mengaku belum mengetahui waktu yang dibutuhkan untuk menginvestigasi kasus ini. Nantinya, hasil investigasi akan diberikan kepada pihak yang berwenang untuk ditindaklanjuti.

"Kami belum tahu, tapi kami memiliki standar prosedur. Tidak akan lama," ungkapnya.

Sementara itu, Juru Bicara Perjuangan Merah Putih, Andre Rosiade mengapresiasi langkah cepat yang dilakukan Komnas HAM untuk menginvestigasi kericuhan di kawasan Patung Kuda. Andre meminta Komnas HAM untuk tidak gentar dalam menyelidiki kasus ini.

"Kami meminta rekomendasi dari hasil investigasi yang dilakukan Komnas HAM diserahkan langsung kepada Presiden SBY," katanya.

Dia pun menegaskan, dalam kasus ini Kapolri Jenderal Sutarman harus bertanggung jawab penuh atas perlakuan anak buahnya terhadap relawan Prabowo-Hatta yang menjadi korban.

"Kapolri menyatakan tidak ada peluru karet padahal jelas ada saksi yang melihat anggota kepolisian menggunakan peluru karet. Dengan berbagai fakta yang ada, kepolisian sudah berbohong. Kami meminta Presiden SBY untuk memecat Kapolri dan Kapolda," tegasnya.