Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Komnas HAM Akan Beri Masukan Soal Rekam Jejak HAM Calon KSAD ke Presiden Jokowi

Komnas HAM Akan Beri Masukan Soal Rekam Jejak HAM Calon KSAD ke Presiden Jokowi Gedung Komnas HAM. ©2012 Merdeka.com

Merdeka.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) akan memberikan masukan kepada Presiden Joko Widodo terkait rekam jejak calon Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) yang baru. KSAD sekarang Jenderal TNI Mulyono akan memasuki masa pensiun pada Januari 2019.

"Kami akan mengirim surat kepada Presiden Jokowi terkait rekam jejak calon KSAD baru yang memiliki komitmen dalam prinsip-prinsip HAM," kata Komisioner Komnas HAM Mohammad Choirul Anam saat menerima audiensi Koalisi Masyarakat Sipil Reformasi Sektor Keamanan, di Kantor Komnas HAM, Jakarta seperti dikutip Antara, Jumat (16/11).

Dia pun menyambut baik langkah Koalisi Masyarakat Sipil Reformasi Sektor Keamanan yang meminta agar pihaknya ikut memberikan masukan terkait nama-nama pengganti calon KSAD kepada Presiden.

Menurutnya, permintaan itu menjadi tradisi yang cukup baik bagi pemerintah, terutama untuk meminta masukan calon pejabat publik.

"Kami menyambut baik masukan ini. Kami berharap jabatan-jabatan lain, tidak hanya KSAD, bisa juga misalkan calon Bareskrim, dan lain-lain kami bisa dimintai pendapat," kata Anam.

Komnas HAM sebenarnya bisa dimintai pendapat terkait dengan latar belakang atau sosok yang akan menempati jabatan strategis, khususnya pendapat apakah seseorang itu pernah terlibat atau berpotensi ikut dalam upaya pelanggaran HAM di Indonesia.

"Kami bisa dimintai pendapat terkait background HAM. Jika dilakukan, ini akan menjadi tradisi yang baik untuk menghormati pasal-pasal HAM. Semua dilakukan untuk menengok latar belakang HAM seseorang," terangnya.

Jika tradisi ini bisa dijalankan dengan baik, Anam mengingatkan kepada calon-calon pemimpin di masing-masing institusi, baik itu di lingkungan TNI maupun Kepolisian untuk terus belajar dan bekerja sesuai dengan prinsip-prinsip HAM.

"Ke depan, bagi siapa pun juga yang ingin berkarier secara struktural, mulailah belajar HAM dan bekerja berdasarkan prinsip-prinsip HAM," tuturnya.

Koalisi Masyarakat Sipil Reformasi Sektor Keamanan meminta Komnas HAM untuk memberikan pertimbangan rekam jejak HAM calon KSAD kepada Presiden Joko Widodo.

"Dengan demikian, KSAD yang terpilih nantinya memiliki komitmen yang tinggi dalam mendukung agenda-agenda penyelesaian kasus pelanggaran HAM dan agenda reformasi TNI," kata Direktur Eksekutif Imparsial Al Araf saat melakukan audiensi dengan Komisioner Komnas HAM, di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Jumat.

KSAD Jenderal TNI Mulyono akan memasuki masa pensiun pada Januari 2019. Presiden selaku otoritas akan segera menyiapkan calon KSAD baru.

Koalisi Masyarakat Sipil memandang proses pergantian KSAD sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden. Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan memiliki wewenang menentukan dan memilih calon KSAD yang baru.

"Dalam organisasi TNI, pergantian KSAD tentu harus dapat berkontribusi bagi pembangunan kekuatan dan soliditas di dalam tubuh TNI. Karena itu dibutuhkan KSAD baru yang solid dan sejalan dengan visi dan misi Panglima TNI dan Presiden," katanya.

(mdk/ray)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Tim Hukum AMIN Ancam Laporkan Jokowi ke Bawaslu soal Pernyataan Presiden Boleh Kampanye dan Memihak di Pemilu

Tim Hukum AMIN Ancam Laporkan Jokowi ke Bawaslu soal Pernyataan Presiden Boleh Kampanye dan Memihak di Pemilu

Tim Hukum Nasional AMIN sudah menyiapkan format laporan terkait pernyataan Jokowi ke Bawaslu.

Baca Selengkapnya
Jokowi Minta Kepala Desa Jaga Pemilu 2024 Agar Damai dan Tak Ada Kecurangan

Jokowi Minta Kepala Desa Jaga Pemilu 2024 Agar Damai dan Tak Ada Kecurangan

"Pak Presiden tadi menitipkan kepada kami para kepala desa yang hadir ini untuk menjaga pemilu"

Baca Selengkapnya
Pengamat: Statemen Presiden Boleh Memihak dan Berkampanye, Menyesatkan

Pengamat: Statemen Presiden Boleh Memihak dan Berkampanye, Menyesatkan

Sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara, presiden merupakan penyelenggara pemilihan.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Haris Azhar-Fatia Bebas, Hakim Singgung Sikap Rendah Hati Jokowi: Semoga Tuhan Melindungi Beliau

Haris Azhar-Fatia Bebas, Hakim Singgung Sikap Rendah Hati Jokowi: Semoga Tuhan Melindungi Beliau

Jokowi, kata Cokorda sering mendapat kritikan hingga cercaaan namun tak pernah menggubrisnya.

Baca Selengkapnya
Puan soal Ramai Petisi Akademisi Kritik Jokowi: Biarlah Rakyat yang Menilai

Puan soal Ramai Petisi Akademisi Kritik Jokowi: Biarlah Rakyat yang Menilai

Ramai akademisi mengeluarkan petisi untuk Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya
Respons Santai Jokowi saat Kubu 01 dan 03 Bakal Gulirkan Hak Angket Pemilu 2024

Respons Santai Jokowi saat Kubu 01 dan 03 Bakal Gulirkan Hak Angket Pemilu 2024

Keberadaan fungsi pengawasan ini untuk memastikan kekuasaan tidak disalahgunakan dan berjalan sesuai dengan konstitusi dan undang-undang.

Baca Selengkapnya
Koalisi Masyarakat Sipil Beri Somasi Kedua Kepada Jokowi Agar Minta Maaf Karena Kecurangan Pemilu

Koalisi Masyarakat Sipil Beri Somasi Kedua Kepada Jokowi Agar Minta Maaf Karena Kecurangan Pemilu

Somasi pertama dikirim oleh Koalisi Masyarakat Sipil pada tanggal 9 Februari 2024.

Baca Selengkapnya
NasDem: Pertemuan Surya Paloh dengan Jokowi Puluhan Kali, Tidak Terkait Sikap Politik

NasDem: Pertemuan Surya Paloh dengan Jokowi Puluhan Kali, Tidak Terkait Sikap Politik

Surya Paloh dan Jokowi diketahui menggelar pertemuan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (18/2).

Baca Selengkapnya
Jokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!

Jokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!

Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.

Baca Selengkapnya