Merdeka.com - Menteri Agama (Menag), Fachrul Razi, memutuskan untuk membatalkan keberangkatan jemaah haji Indonesia tahun 2020. Komnas Haji dan Umrah mengapresiasi sikap tegas Menag (Menag) karena memprioritaskan keselamatan jemaah dari pada kepentingan lainnya, terutama dari aspek ekonomi.

"Terlebih terbitnya keputusan ini juga tidak lagi menunggu pengumuman resmi dari pemerintah Arab Saudi yang sampai dengan hari ini belum juga menyampaikan sikap resminya terkait jadi tidaknya prosesi penyelenggaraan ibadah haji," kata Ketua Komnas Haji dan Umrah, Mustolih Siradj, Selasa (2/6).

Dia menuturkan, hal itu menandakan bahwa pemerintah hendak memberikan sinyal kuat di kancah dunia internasional, bahwa Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia adalah negara yang berdaulat penuh.

"Sehingga memiliki independensi, bisa berpijak dan mengambil keputusan atas kehendaknya sendiri demi kepentingan dan keselamatan rakyatnya tanpa harus bergantung atau ditekan oleh negara lain," katanya.

Menurut Mustolih, Menag Fachrul Razi sebagai pembantu Presiden berani melawan arus dan mengambil keputusan yang sangat tidak popular. Karena haji adalah persoalan yang sangat sensitif dan penyelenggaraan ibadah haji bagi umat Islam adalah jalan untuk aktualisasi menyempurnakan rukun Islam kelima sehingga bisa memicu polemik dan kontroversi.

"Akan tetapi tampaknya dengan komunikasi yang apik selama ini dan intens kepada berbagai pihak, keputusan ini tampaknya bisa dipahami," kata dia.

Bagi Indonesia, lanjut dia, penyelenggaraan ibadah haji Indonesia adalah kegiatan mega kolosal yang melibatkan ratusan ribu orang dan biaya besar sekitar Rp 14 triliun yang tentu di dalamnya ada banyak kepentingan, termasuk ekonomi. Maka wajar bila nanti ada pihak-pihak yang tidak sepemikiran dengan kebijakan Menag ini.

Demikian pula bagi calon jemaah haji yang tahun ini seharusnya berangkat, maka langkahnya untuk menuju tanah suci otomatis tertunda dan harus menunggu tahun depan. Yang jelas, kata dia, kebijakan ini memiliki konsekuensi menunggu giliran jemaah dan akan semakin panjang serta menambah waktu.

"Namun demikian, keberanian pemerintah melalui Menteri Agama patut mendapat apresiasi setinggi-tingginya karena menempatkan keselamatan jemaah di atas segala-galanya," ucapnya.

Meski begitu, masyarakat tetap harus mencermati dan mengawal Kemenag atas konsekuensi dari kebijakannya ini. Utamanya menyangkut pengelolaan dan transparansi pengembalian biaya kepada jemaah yang batal berangkat.

"Demikian pula dengan berbagai dokumen penting jemaah seperti paspor agar dikembalikan sebagaimana mestinya. Jangan sampai ada calon jemaah yang dirugikan," tegas Mustolih.