Merdeka.com - Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono mengungkapkan Korps Bhayangkara menargetkan 40 persen penggunaan produk dalam negeri. Hal itu masuk dalam pengadaan barang dan jasa di bagian Bidang Logistik atau Slog Polri.

"Sesuai arahan Pak Luhut (Menko Marvest) dan juga Pak Kapolri (Jenderal Listyo Sigit Prabowo) menekankan kami, khususnya jajaran Slog Polri harus terus mengawal kebijakan pemerintah terkait Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN)," kata Gatot di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Bali, Kamis (6/10).

"Karena itu, Polri mengutamakan produk dalam negeri pada pengadaan barang dan jasa di lingkungan Polri," sambungnya.

Ditambahkan Gatot, komitmen Polri untuk terus melaksanakan pembelanjaan dalam negeri dengan bekerjasama pada pelaku industri dalam negeri, sebagai upaya menumbuhkan ekonomi Indonesia.

"Pemulihan ekonomi, yang salah satu strateginya adalah meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. Kita terus jalankan itu," katanya.

Dalam pertemuan G20, dipaparkan Polri tercatat sebagai lembaga negara yang termasuk dalam 5 besar dengan belanja Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) tertinggi dengan nilai belanja sebesar Rp56,2 Triliun.

Dalam rangka menumbuhkan ekonomi Indonesia salah satunya dengan melakukan pembelanjaan produk dalam negeri. Dari anggaran PBJ tersebut, Polri telah melaksanakan penyerapan produk dalam negeri yang sudah mencapai di atas 70 persen.

Senada dengan Wakapolri, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita juga akan mendorong percepatan belanja produk dalam negeri dengan bekerjasama dengan sejumlah pihak terkait, terutama bekerjasama dengan Kepolisian, dan BUMN.

Harapannya, percepatan belanja produk dalam negeri tahun 2022/2023 dapat tercapai. Salah satunya dengan terus menjalankan program Bangga Buatan Indonesia.

"Saya mengapresiasi Kepolisian yang menjadi penyerap produk buatan dalam negeri terbesar, atau hingga 70 persen. Melebihi lembaga negara lainnya," kata Agus Gumiwang Kartasasmita.

Agus Gumiwang Kartasasmita menjelaskan, selaras dengan arahan Presiden Joko Widodo, semua harus bersiap menghadapi kemungkinan ekonomi terburuk ke depan.