Merdeka.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) merespons usul Komisi Kejaksaan (Komjak) agar 30 JPU yang menangani perkara pembunuhan berencana terhadap Brigadir J alias Nofriansyah Yosua Hutabarat, ditempatkan di rumah aman (safe house) selama persidangan. Meski menyambut baik usulan itu, mereka menyatakan belum memerlukannya.

"Tapi sampai saat ini upaya itu belum diperlukan," kata Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana dalam keterangan tertulis, Sabtu (1/10).

Sebelumnya, Ketua Komisi Kejaksaan (Komjak) Barita Simanjuntak mengatakan, harus ada langkah-langkah dalam menangani perkara itu. Salah satunya dengan menempatkan JPU di rumah aman selama persidangan.

"Iya kan langkah-langkah perencanaan dalam menangani kasus yang menarik perhatian masyarakat kan. Semua mengkhawatirkan adanya intervensi, keragu-raguan. Oleh sebab itu, ini harus dijawab melalui indikator atau standar yang jelas antara lain pemantauan sarana komunikasi, juga termasuk kemungkinan untuk ditempatkan dalam satu tempat di mana pengawasannya bisa efektif dilakukan," kata Barita saat dihubungi merdeka.com, Kamis (29/9).

"Nah itu kan bagian dari perencanaan dalam mengatasi penanganan kasus ini, khususnya kalau ada keragu-raguan masyarakat terhadap penanganan itu," sambungnya.

Mudahkan Koordinasi

Selain itu, dengan ditempatkannya JPU di rumah aman selama persidangan juga membuat mereka dapat menjalankan tugasnya dengan baik seperti koordinasi dan lainnya.

"Jadi, itu kalau yang biasa dalam penanganan kasus-kasus seperti ini, itu biasa dilakukan, jadi itu yang wajar. Namun, tidak kalah pentingnya adalah untuk menjaga juga kepentingan penegakan hukum agar tidak terganggu dari hal-hal yang diduga oleh publik akan muncul ya, itu sebenarnya masalahnya," ujarnya.

Menurut Barita, alasan penempatan JPU di rumah aman agar tidak ada intervensi dalam penangan perkara dan itu sesuai dengan peraturan dengan KUHAP.

"Iya, kan begini, penanganannya berjalan sesuai ketentuan, KUHAP, peraturan, pedoman standar kan jadi satu. Yang kedua, ini kan di tengah-tengah keragu-raguan publik, terhadap penanganan kasus ini. Karena di tingkat awal penyidikannya publik merasakan ada sesuatu yang kurang transparan," ungkapnya.

"Maka jawaban terhadap itu kan tidak bisa hanya dikatakan penanganannya akan berjalan baik, tetapi juga apa yang dilakukan perencanaannya. Antara lain pemantauan komunikasinya ya, sehingga dengan pemantauan komunikasi kan akan bisa diintervensi, kalau ada intervensi di luar hukum misalnya," sambungnya.

Menurutnya, dalam Undang-Undang Kejaksaan disebutkan adanya memberikan perlindungan kepada jaksa dalam melakukan tugas-tugas penuntutannya. Oleh karena itu, JPU diharuskan untuk dilindungi dalam menjalankan tugasnya.

"Sehingga biar aman dan nyaman bekerja, apalagi target ini kan bisa persidangannya itu maraton ya. Coba bayangkan ribuan halaman itu berkas perkaranya yang harus dihadirkan dan dibuat agendanya di persidangan. Dari satu persidangan ke persidangan berikut, ini butuh energi, stamina dan juga profesionalitas jaksa," jelasnya.

"Karena itu maka kalau mereka dijaga dari segala intervensi, dilindungi keamanannya dan juga diberikan sarana prasarana yang mendukung, nah itu adalah bentuk support terhadap penegakan hukum agar bisa berjalan profesional, akuntabel dan transparan," tutupnya.

Reporter: Ady Anugrahadi/Liputan6.com.