Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Komisi X DPR setuju moratorium UN, tapi harus jelas kajiannya

Komisi X DPR setuju moratorium UN, tapi harus jelas kajiannya UNBK SMP. ©2016 merdeka.com/arie basuki

Merdeka.com - Anggota Komisi X dari Fraksi PPP Reni Marlinawati menghormati keputusan Presiden Joko Widodo dan jajaran menteri kabinet kerja yang menolak usulan moratorium ujian nasional (UN). Keputusan itu menunjukkan pemerintah teliti karena kajian moratorium dinilai tidak cukup kuat.

"Ternyata kan pemerintah tidak menyetujui bahasanya ditunda untuk dikaji dahulu. Pemerintah sangat seksama. Segala sesuatu yang masih lemah dasar kajiannya itu bisa menjadi tidak berdampak baik hasilnya," kata Reni saat dihubungi, Kamis (8/12).

Reni menuturkan, Komisi X DPR memang menyetujui rencana moratorium UN. Akan tetapi, menurutnya, usulan itu harus melalui kajian dan landasan mendalam baik dari segi yuridis dan filosofis.

"Kan kemarin seluruh fraksi di Komisi X semua setuju moratorium itu, tetapi kan tidak serta merta juga. Sebagai sebuah keputusan besar kan harus didasarkan kepada hasil kajian. Yang berisi kajian teoritis, kajian yuridis, filosofis, pedagogis," terangnya.

Dalam rapat kerja dengan Mendikbud Muhajir Effendi beberapa waktu lalu, pihaknya juga telah menanyakan opsi alternatif bila UN dihapus. Namun, Reni menyebut Mendikbud belum memiliki formula evaluasi baku pengganti UN.

"Kemarin di raker kita juga minta alternatif karena evaluasi harus tetap dilakukan, opsinya itu apa. Itukan amanat UU Sisdiknas pasal 57, 58, 59 pasal 57 kan evaluasi nasional harus tetap dilakukan. Kan kita minta bentuknya apa pak menteri belum punya bentuk itu," tegas Reni.

Ketua Fraksi PPP di DPR ini menambahkan, UN bisa dipakai jika hanya dijadikan instrumen mengukur hasil belajar. Akan tetapi, UN tidak bisa dijadikan indikator penilaian menyeluruh terkait evaluasi kegiatan belajar yang melibatkan guru dan anak didik.

"Kalau ukur instrumen hanya sekedar hasil belajar, ya silakan UN. Tapi untuk evaluasi seluruh proses pembelajaran, guru, anak didik, itu ada mekanisme tersendiri. Dalam hal ini peran Pemda juga luar biasa besar karena Pemda penangungjawab pendidikan nasional," pungkasnya.

(mdk/rnd)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
15 Januari 1949: Mengenang Peristiwa Situjuah Berdarah, Tewaskan Banyak Pejuang PDRI

15 Januari 1949: Mengenang Peristiwa Situjuah Berdarah, Tewaskan Banyak Pejuang PDRI

74 tahun berlalu, ini kisah Peristiwa Situjuah yang renggut banyak pejuang Pemerintah Darurat RI.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Perpanjang Bantuan Sosial Tambahan Hingga Juni

Pemerintah Perpanjang Bantuan Sosial Tambahan Hingga Juni

Pemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.

Baca Selengkapnya
Istana Bantah Penunjukkan Budi Arie Jadi Menlu Ad Interim Terkait Isu Menteri Mundur

Istana Bantah Penunjukkan Budi Arie Jadi Menlu Ad Interim Terkait Isu Menteri Mundur

Surat penunjukkan Menlu ad interim itu ditandatangani oleh Menteri Sekretariat Negara Pratikno dan mulai berlaku sejak Jumat, 19 Januari 2024.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Usman Hamid: Keputusan Mahfud Mundur dari Kabinet Sangat Patut Dihormati

Usman Hamid: Keputusan Mahfud Mundur dari Kabinet Sangat Patut Dihormati

Keputusan Mahfud mundur terjadi di tengah krisis etika dari penyelenggara negara terutama eksekutif dan legislatif.

Baca Selengkapnya
Alasan Mahfud Pilih Mundur Sebelum Pencoblosan

Alasan Mahfud Pilih Mundur Sebelum Pencoblosan

Menurut Mahfud, perdebatan keputusannya baru mundur menjelang pencoblosan atau sebelum dicalonkan sebagai cawapres Ganjar merupakan hal lazim dalam politik.

Baca Selengkapnya
Mahfud: Jangan Tertipu Jargon-jargon, Pilih Pemimpin Sesuai Hati Nurani

Mahfud: Jangan Tertipu Jargon-jargon, Pilih Pemimpin Sesuai Hati Nurani

Mahfud MD meminta masyarakat tidak salah memilih calon pemimpin

Baca Selengkapnya
Pidato Penutup Debat Cawapres, Mahfud: Punya Rumah Semudah Punya Motor

Pidato Penutup Debat Cawapres, Mahfud: Punya Rumah Semudah Punya Motor

Segala kebijakan pemerintah harus mengutamakan kesejahteraan rakyat, termasuk memelihara fakir miskin seperti ketentuan Pasal 34 ayat 1 UUD.

Baca Selengkapnya
Suciwati Bosan Dengar Janji Penyelesaian Kasus Pembunuhan Munir: Segera Bentuk Pengadilan HAM Ad Hoc

Suciwati Bosan Dengar Janji Penyelesaian Kasus Pembunuhan Munir: Segera Bentuk Pengadilan HAM Ad Hoc

Komnas HAM tengah melakukan penyelidikan terhadap kasus pembunuhan Munir.

Baca Selengkapnya
Terungkap, Masih Ada 60 Izin Tambang Aktif di Lokasi IKN Nusantara

Terungkap, Masih Ada 60 Izin Tambang Aktif di Lokasi IKN Nusantara

Hal yang menjadi sorotan utama OIKN adalah durasi perizinan pertambangan yang tidak bisa dihentikan begitu saja.

Baca Selengkapnya