Merdeka.com - Komisi IX DPR mendukung rencana pemerintah melanjutkan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Wakil Ketua Komisi IX Melkiades Laka Lena mengatakan tren kasus positif Covid-19 yang belum turun sejalan dengan tingkat kematian di atas angka nasional menjadi alasan PPKM penting diperpanjang.

"Kebijakan ini selain untuk daerah Jawa dan Bali penting juga dilakukan oleh provinsi dan kab/kota lain di Indonesia. Yang masuk alasan PSBB atau PPKM, yaitu tingkat kematian di atas angka nasional, tingkat positif di atas angka nasional, tingkat kesembuhan di bawah angka nasional dan keterisian tempat tidur ICU dan isolasi di atas angka nasional," kata Melki di Jakarta, Kamis (21/1/2021).

Melki juga menyebut perlu ada kategori tambahan untuk daerah yang tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan rumah sakit/ puskesmas/ klinik di wilayahnya banyak terkena covid agar juga dilakukan PPKM.

“Juga diberi bantuan tenaga kesehatan dari institusi pendidikan baik universitas, sekolah tinggi atau politeknik kesehatan baik dokter, perawat dan tenaga kesehatan lainnya yang dilatih dan disiapkan serta diberi insentif yang memadai,” katanya.

Komisi IX meyakini PPKM dapat membantu menekan penyebaran dan kematian akibat Covid-19 di daerah berisiko tinggi terutama karena transmisi lokal.

“Sekaligus secara pararel dilakukan operasi penegakan disiplin pelaksanan protokol kesehatan 3M oleh aparat penegak hukum Polri dan TNI, dibantu aparat daerah. Masyarakat perlu terus menerus diedukasi dan diingatkan,” katanya.

Selain itu, dia menyebut dibutuhkan juga pembatasan sosial berskala kecil berbasis komunitas kecil RT-RT atau dusun kampung.

"Butuh kerja sama berbagai pihak sehingga bisa membantu pemerintah pusat dan daerah sampai level RT RW dalam pencegahan, penelusuran dan pengobatan rakyat yang terkena Covid-19,” tandasnya.

Pemerintah kembali memperpanjang kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) hingga 8 Februari 2020 mendatang. Keputusan ini diambil karena belum ada penurunan signifikan kasus positif Covid-19 di beberapa daerah.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, dalam perpanjangan ini pemerintah mengizinkan operasional mal dan restoran diperpanjang hingga pukul 20.00 WIB. Sementara sektor lainnya masih tetap mengikuti aturan sebelumnya.

Reporter: Delvira Hutabarat