Merdeka.com - Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Daulay mengusulkan mediasi antara Menteri Kesehatan dengan asosiasi kedokteran mengenai protes pengangkatan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) 2020-2025. Asosiasi protes nama yang diusulkan tidak ada yang diterima oleh pihak Kementerian Kesehatan.

"Saya mengusulkan agar komisi IX memanggil kementerian kesehatan dan pihak terkait. Pada kesempatan itu nanti akan ditelusuri bagaimana duduk persoalan yang sebenarnya. Semua pihak diharapkan dapat menyampaikan informasi yang diperlukan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (19/8).

Saleh mengatakan, Kemenkes tidak pernah memberikan informasi kepada DPR mengenai pengangkatan KKI. Dia mengaku baru mendengar setelah pemberitaan pengangkatan oleh Presiden Joko Widodo hari ini.

"Kemenkes memang tidak pernah melaporkan masalah KKI ini. Setelah ditetapkan orang-orangnya, baru kemudian ada pernyataan dari IDI dan beberapa organisasi profesi terkait," kata politikus PAN ini.

Menurutnya sulit agar pengangkatan itu diubah karena sudah keluar Perpres. Dia menyarankan agar ada evaluasi ke depan.

Saleh mengatakan, dirinya memahami keberatan IDI. Karena KKI merupakan instrumen penting di dunia kedokteran.

"Tugasnya tidak hanya mengatur persoalan praktik dokter di hilir, tetapi juga mengatur persoalan pendidikan kedokteran di hulu. Karena itu, KKI ini harus kuat dan harus mampu menjalin hubungan erat dengan semua organisasi dan elemen terkait," kata dia.

Sebelumnya, Asosiasi dan Organisasi Profesi Dokter menyurati Presiden Joko Widodo atau Jokowi terkait nama anggota Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) 2020-2025 yang dilantik hari ini di Istana Negara. Dalam surat tersebut menjelaskan anggota yang dilantik hari ini bukanlah dari usulan Asosiasi Kedokteran.

Hal tersebut pun dibenarkan oleh Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), Slamet Budiarto. "Betul, tidak ada nama-nama yang diusulkan. Ada 6 asosiasi," kata Slamet Budiarto saat dikonfirmasi merdekacom, Rabu (19/8).

Enam organisasi tersebut terdiri dari IDI, PDGI, AIPKI, AFDOKGI, MKKI, MKKGI dan ARSPI. Slamet menjelaskan organisasi itu sudah memberikan nama-nama pada pihak Menteri Kesehatan namun tidak ada satupun yang ada dalam anggota KKI.