Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Komisi IV DPR Dukung RUU Sistem Budidaya

Komisi IV DPR Dukung RUU Sistem Budidaya Komisi IV DPR Mendukung RUU Sistem Budidaya. ©2019 Merdeka.com

Merdeka.com - Rancangan Undang-undang (RUU) Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan memasuki pembicaraan tingkat 1. Dalam pembahasaan yang digelar Komisi IV di Gedung Parlemen ini, sejumlah anggota fraksi mendukung dan menyetujui pembahasan lanjutan ke tingkat 2.

Ketua Panitia Kerja RUU ini, Daniel Johan menegaskan bahwa undang-undang yang dibahas adalah solusi permanen karena dapat melindungi petani dari berbagai ancaman. Selain itu, undang-undang ini juga akan menjadi dasar yang kuat untuk kemajuan petani menuju Indonesia lumbung pangan dunia.

"Saya dari Fraksi PKB dan juga teman-teman di Komisi IV mendukung semua peraturan yang meringankan para petani. Dalam konteks ini, kita mendorong dan mensupport mereka agar lebih sejahtera dan berdaulat pangan," ujar Daniel, Rabu (18/9).

Daniel menjelaskan RUU Budidaya juga memiliki manfaat besar, karena secara tidak langsung mengikat pemerintah melindungi hak petani.

Meski demikian, kata Daniel, Kementerian Pertanian (Kementan) di bawah pimpinan Andi Amran Sulaiman sudah melakukan kerja nyata dengan memanfaatkan mekanisasi berbasis 4.0. Menurutnya, pemanfaatan itu sangat berdampak langsung pada peningkatan produksi dan capaian yang ada.

"Saya katakan bahwa Kementerian Pertanian adalah salah satu Kementerian terbaik di dalam kabinet Pak Jokowi. Kita tahu bahwa produksi berjalan on the track dan mencapai target yang ditentukan," katanya.

Sementara Anggota dari Fraksi Gerindra, Felicitas Tallulembang mengapresiasi upaya pemerintah dalam memajukan sektor pertanian melalui berbagai kebijakan dan program terobosan. Untuk itu, dia berharap program dan kebijakan tersebut semakin kuat setelah diikat dengan aturan dan undang-undang.

"Makanya kami dari Fraksi Gerindra memberikan masukan agar undang-undang ini segera disosialisasikan untuk diparipurnakan. Sebab ke depannya akan menjadi landasan kuat bahwa ketahanan pangan kita harus ditingkatkan," katanya.

Senada dengan Felicitas, Anggota lainnya dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Kasriyah juga mengapresiasi kinerja pemerintah dalam membangun sektor pertanian sebagai kekuatan ekonomi negara.

"Kalau saya lihat kinerja menteri sudah bagus karena mampu menjadikan pertanian sebagai kekuatan ekonomi negara. Saya juga melihat Kementan sudah menerapkan mekanisasi, di mana sebagian besar alat-alatnya dibuat oleh negeri sendiri. Saya kira ini harus kita apresiasi," tukasnya.

(mdk/hhw)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Komisi III DPR Desak Temuan Pungli Rp6,1 Miliar di Rutan KPK Segera Dibereskan: Sangat Memprihatinkan

Komisi III DPR Desak Temuan Pungli Rp6,1 Miliar di Rutan KPK Segera Dibereskan: Sangat Memprihatinkan

Komisi III DPR mendesak agar perkara tersebut segera dibereskan agar KPK kembali mendapat kepercayaan publik.

Baca Selengkapnya
DPD RI Beri Dukungan Penuh Langkah Cepat Menteri Pertanian Menuju Swasembada

DPD RI Beri Dukungan Penuh Langkah Cepat Menteri Pertanian Menuju Swasembada

Mentan juga mengajak Komite II DPD RI untuk mendukung pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan.

Baca Selengkapnya
KPU Siap Buka-bukaan dengan Komisi II DPR Terkait Dugaan Kecurangan Pemilu

KPU Siap Buka-bukaan dengan Komisi II DPR Terkait Dugaan Kecurangan Pemilu

RDP dengan Komisi II kemungkinan baru akan digelar setelah rekapitulasi perolehan suara Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Anggota Komisi III Sebut Pengganti Firli Bahuri Harus Lewat Pansel Sesuai UU KPK

Anggota Komisi III Sebut Pengganti Firli Bahuri Harus Lewat Pansel Sesuai UU KPK

Menurutnya, perlu digarisbawahi bahwa pada saat para calon tak terpilih tersebut mengikuti proses pemilihan.

Baca Selengkapnya
Dalam RUU DKJ Dewan Aglomerasi Dipimpin Wapres, Ini Kata JK

Dalam RUU DKJ Dewan Aglomerasi Dipimpin Wapres, Ini Kata JK

Penyusunan ini sebelumnya dibahas di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.

Baca Selengkapnya
Segera Disahkan, RUU DKJ Atur soal Gubernur Jakarta Dipilih Melalui Pilkada hingga Dewan Aglomerasi

Segera Disahkan, RUU DKJ Atur soal Gubernur Jakarta Dipilih Melalui Pilkada hingga Dewan Aglomerasi

Terdapat tujuh poin dibahas dan disepakati DPR terkait RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

Baca Selengkapnya
PP Jatim Temukan Dugaan Penggelembungan Suara Calon Anggota DPD pada Sirekap KPU

PP Jatim Temukan Dugaan Penggelembungan Suara Calon Anggota DPD pada Sirekap KPU

Dugaan terjadinya penggelembungan suara pada Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) ditemukan ormas Pemuda Pancasila (PP).

Baca Selengkapnya
Komisi II: Putusan DKPP soal Etik Ketua KPU Mirip MKMK, Tuai Perdebatan Publik

Komisi II: Putusan DKPP soal Etik Ketua KPU Mirip MKMK, Tuai Perdebatan Publik

Ketua KPU terbukti melanggar etika saat menerima pendaftaran pencalonan Gibran Rakabuming Raka

Baca Selengkapnya
Dukung Program SDG’s Pemerintah, Bumi Resources Terapkan Tambang Berkelanjutan Seperti Ini

Dukung Program SDG’s Pemerintah, Bumi Resources Terapkan Tambang Berkelanjutan Seperti Ini

Lahan tambang selesai beroperasi dan lubang tambang diubah menjadi void atau danau pasca-tambang.

Baca Selengkapnya