Komisi Informasi Pusat Apresiasi Akses Keterbukaan Publik Kementan
Merdeka.com - Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) Romanus Ndau Lendong mengapresiasi layanan informasi dan sistem keterbukaan publik yang dilakukan Kementerian Pertanian (Kementan) selama beberapa tahun terakhir.
"Dengan mendorong keterbukaan informasi publik, seakan memberi panggilan kepada kita semua untuk kembali kepada sektor pertanian. Karena pertanian merupakan jantung hidup sebuah bangsa," ujar Romanus, Selasa, 15 September 2020.
Menurut Romanus, keterbukaan publik penting dilakukan oleh Kementerian dan Lembaga lain untuk membuka akses informasi masyarakat. Hanya dengan hal itu, kata Romanus, masyarakat bisa lebih tahu apa yang bisa diharapkan oleh Kementerian tersebut.
"Saya melihat Menteri Pertanian berserta jajarannya punya semangat yang tinggi, dan itu menjadi modal penting bagaimana menumbuhkan budaya keterbukaan itu," katanya.
Perlu diketahui, sejauh ini baru ada dua Kementerian saja yang sudah melakukan keterbukaan informasi publik secara baik, yaitu Kementan dan Kementerian Keuangan.
Romanus menilai program dan kebijakan yang ada di sebuah kementerian dan lembaga tidak akan cukup jika hanya mengacu kepada program komisi informasi saja, namun harus ada badan publik yang punya inisiatif di alam terbuka.
"Saya berharap tahun depan pertanian bisa menjadi penyandang dana terbesar nasional sehingga masyarakat kembali lagi ke sektor pertanian. Mari kita buktikan bahwa menjadi petani lebih baik bahkan lebih mulia daripada menjadi karyawan pabrik," karanya.
Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan, Kuntoro Boga Andri menyampaikan bahwa di tahun 2020 ini Kementan terus mengalami peningkatan kualitas informasi yang cukup signifikan. Sebagaimana arahan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo untuk lebih responsif, inovatif dan mampu menjawab tantangan secara tepat, terbukanya informasi kinerja pembangunan pertanian yang akan berdampak positif dalam penyelenggaraan negara yang baik, bersih, transparan dan akuntabel
Kondisi ini menurut Kuntoro sekaligus membuktikan bahwa monitoring dan evaluasi rutin dilakukan, terutama untuk memberikan informasi yang lebih baik dan aktual.
"Di tahun 2020 kualitas informasi publik dan layan informasi Kementan menjadi 10 persen yang mana tahun sebelumnya hanya 1 persen. Ini menjadi sebuah kebanggaan kami karena peningkatannya begitu tinggi," tutur Kuntoro.
(mdk/hhw)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pertimbangan penerbitan perpres itu untuk mendorong terwujudnya pelayanan publik berkualitas dan terpercaya.
Baca SelengkapnyaKementerian ATR/BPN terus berkomitmen dalam mempermudah masyarakat untuk mendapatkan informasi.
Baca SelengkapnyaPengaturan WFH dan WFO diterapkan secara ketat dengan tetap mengutamakan kinerja organisasi dan kualitas pelayanan publik.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Rakor Kominfotik se-NTB itu, diharapkan dapat menghasilkan langkah-langkah konkret dan kesepakatan bersama.
Baca SelengkapnyaImplementasi layanan Identitas Kependudukan Digital (IKD) atau Digital ID sedang dipersiapkan pemerintah.
Baca SelengkapnyaIsu hoaks di sektor kesehatan ternyata masih marak. Hal ini terbukti dari patroli Kominfo selama 2023.
Baca SelengkapnyaKendala pelunasan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) menjadi penghalang yang menghentikan langkah masyarakat miskin dalam meraih peluang.
Baca SelengkapnyaTujuannya untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya.
Baca SelengkapnyaSebagai informasi, empat menteri tersebut akan dipanggil MK pada hari Jumat 5 April 2024.
Baca Selengkapnya