Komisi III Ungkap 'Kapolri Swasta', Ini Reaksi Mabes Polri

Kamis, 25 Juni 2020 15:14 Reporter : Nur Habibie
Komisi III Ungkap 'Kapolri Swasta', Ini Reaksi Mabes Polri Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Argo Yuwono. ©2019 Liputan6.com/Ditto Radityo

Merdeka.com - Polri memastikan proses lelang tender pengadaan barang dilakukan secara transparan, profesional dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Karena, dalam setiap proses lelang tidak ada satupun pengusaha yang diberikan hak istimewa oleh Korps Bhayangkara. Hal itu menjawab ucapan anggota Komisi III Sarifuddin Sudding soal adanya 'Kapolri Swasta' yang mengatur proyek hingga mutasi Polri.

Dengan begitu, Polri memberikan ruang dan kesempatan kepada siapapun untuk ikut dalam proyek tersebut. Bahkan, proses lelang di lingkup Polri sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

"Sejak awal Bapak Kapolri Jenderal Idham Azis sudah menginstruksikan kepada seluruh jajaran untuk melakukan proses tender dilakukan secara transparan dan terbuka," kata Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono dalam keterangannya, Kamis (25/6).

Menurut Argo dengan adanya transparansi tersebut tidak ada rekanan atau pengusaha yang bisa mengintervensi Polri untuk menentukan siapa pemenangnya.

"Kami memastikan tidak ada rekanan ataupun pengusaha yang pemenangnya itu-itu saja. Atau pemenangnya sudah ditentukan. Tidak ada itu, semua sudah transparan karena diawasi ribuan bahkan jutaan mata," tegasnya.

1 dari 1 halaman

Proses Mutasi

Begitu juga dalam proses mutasi, rotasi serta promosi jabatan di internal Korps Bhayangkara. Menurutnya, Kapolri selalu menilai berdasarkan kinerja dan prestasinya bukan berdasarkan kedekatan, kelompok atau minta-minta jabatan.

Di era modernisasi seperti ini, bukan saatnya lagi personel kepolisian mendapatkan jabatan atau bintang (jenderal) dengan cara 'menghadap' pimpinan Polri. Semua di lihat berdasarkan prestasi dan kerja nyata.

"Setiap proses mutasi dan promosi, Kapolri selalu menekan raihlah jabatan itu dengan prestasi. Bukan nitip-nitip ataupun menghadap. Tapi tunjukan prestasimu kepada negara dan khususnya Polri," tutup mantan Kabid Humas Polda Metro Jaya itu.

Sebelumnya, Anggota Komisi III DPR RI Sarifuddin Sudding meminta agar pengusaha rekanan Polri tersebut ditertibkan lantaran mereka tidak hanya menjadi partner kerja sama bisnis. Lebih dari itu, lanjut dia, pengusaha rekanan itu mencoba mengatur institusi kepolisian.

"Saya kira rekanan-rekanan di kepolisian ini perlu ditertibkan. Jangan sampai mereka bertindak sebagai Kapolri swasta yang mengatur-atur institusi kepolisian. Karena saya melihat sendiri Pak Wakapolri, pengusaha yang ada di Pacific Place itu tempat kumpulnya para polisi ngatur-ngatur orang-orang yang mau Sespimti ngatur-ngatur yang mutasi dan sebagainya," terang dia.

"Saya kira ini perlu ditertibkan. Sudah kerja proyek di institusi kepolisian, juga ngatur-ngatur institusi kepolisian. Bertindak kayak Kapolri swasta. Saya kira Pak Wakapolri tahu ini orangnya," imbuh Sudding. [eko]

Baca juga:
PAN Ungkap 'Kapolri Swasta', NasDem Membela Bilang Polisi Profesional
Herman Herry Minta Kapolri Usut Dalang Pembakar Bendera PDIP
Mengenal Kombes Adi Vivid, Putra Mantan Kapolri Da'i Bachtiar yang jadi Ajudan Jokowi
IPW Desak Polri Tindaklanjuti Soal Pengusaha yang Mengatur Mutasi Hingga Proyek
DPR Minta Anggaran Polri Fokus untuk Kejar Bandar Narkoba Bukan Pengguna
Membanggakan, Anak Sopir Bus Berparas Cantik Jadi Atlet dan Taruni Akpol

Topik berita Terkait:
  1. tag
  2. Polri
  3. Komisi III DPR
  4. Jakarta
Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini