Komisi III sepakat minta Yasonna ikuti PTUN soal kisruh Golkar

Rabu, 8 April 2015 00:22 Reporter : Rizky Andwika
Komisi III sepakat minta Yasonna ikuti PTUN soal kisruh Golkar Menkumham rapat dengan komisi III DPR. ©2015 merdeka.com/arie basuki

Merdeka.com - Kesimpulan akhir tentang rapat kerja antara Menkum HAM Yasonna Laoly dan Komisi III DPR menyikapi SK Menkum HAM soal penetapan kubu Agung Laksono sebagai pengurus Partai Golkar yang sah belum menemukan titik temu. Sehingga, Wakil Ketua Komisi III DPR yang memimpin rapat, Benny K Harman, memutuskan forum lobi.

Awalnya, Benny menilai keputusan Yasonna terkait Partai Golkar didasarkan pada informasi yang belum lengkap dan terverifikasi keakuratannya. Sehingga Komisi III DPR RI meminta Menkumham meninjau kembali SK itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tetapi, Fraksi PDIP dan NasDem tak sepakat dengan kesimpulan tersebut, sehingga berujung pada pemberian opsi baru hingga terdapat empat pilihan yakni dengan urutan 3a, 3b, 3c dan 3d. Saat setiap fraksi diminta pendapat, maka hasilnya berujung seri, yakni pilihan 3c dengan 3d.

Adapun pilihan 3c berbunyi, 'Komisi III meminta Menkumham untuk hormati putusan sela nomor 62/G/2015/ Jakarta, tertanggal 1 April 2015, PTUN jakarta, dan tidak melakukan tindakan hukum apapun sampai dengan adanya keputusan yang berkekuatan hukum tetap.'

Sedangkan 3d berbunyi, 'Komisi III DPR RI berpendapat bahwa keputusan Menkumham terkait Partai Golkar didasarkan pada informasi yang belum lengkap dan terverifikasi keakuratannya, karena itu Komisi III meminta Menkumham untuk menghormati putusan sela PTUN dan tidak melakukan tindakan apapun, sambil menunggu putusan pokok perkara di PTUN.'

"Dengan demikian kalau ikut ini, maka di situ Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN dan PKS setuju 3d sedangkan PDIP, Hanura, NasDem, PPP dan PKB. Maka seri. Jadi lobi dulu, sesuai mekanisme," kata Benny di ruang rapat Komisi III, Rabu (8/4).

Setelah lobi, rapat pun kembali dilanjutkan. Setelah melalui drama yang alot, rapat tersebut mengambil keputusan.

Berikut kesimpulan tersebut adalah Komisi III DPR RI mendesak Menteri Hukum dan HAM RI segera mengajukan draft dan naskah akademik RUU KUHP, sesuai dengan kesepakatan dalam kesimpulan rapat kerja komisi III DPR RI dengan Menteri Hukum dan HAM RI tertanggal 21 januari 2015.

Komisi III DPR RI meminta Menteri Hukum dan HAM RI segera menindaklanjuti surat Mendagri nomor 186/276/SJ tertanggal 19 Januari 2015 untuk dilakukan penertiban atau sterilisasi di kawasan Nusakambangan. Juga dengan segera mengkaji MoU terkait dengan alih fungsi tenaga TNI jelang pensiun di bidang pengamanan di lembaga pemasyarakatan.

Komisi III DPR RI berpendapat keputusan Menteri Hukum dan HAM terkait partai Golkar patut diduga didasarkan pada informasi yang belum lengkap dan belum akurat. Karena itu, komisi III DPR RI meminta Menkum HAM untuk menghormati dan mematuhi putusan sela PTUN dan tidak melakukan tindakan apapun, sambil menunggu putusan pokok perkara di PTUN. [ary]

Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini