Merdeka.com - Komisi III DPR mengapresiasi penangkapan Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil dalam operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaansuap dan fee proyek yang diberikan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di wilayah tersebut.

Dalam kasus ini, Adil diduga menerima potongan uang persedian (UP) dan ganti uang persedian (GUP). KPK menangkap 25 orang dalam tangkap tangan tersebut.

“Apresiasi kinerja hebat KPK yang bekerja secara objektif, berdasarkan laporan dan temuan-temuan yang ada. Sebab OTT ini terlihat mudah namun sebenarnya kompleks, membutuhkan waktu yang cukup lama, jadi applause buat KPK atas prestasinya ini,” ujar Sahroni dalam keterangan, Senin (10/4).

Sahroni juga menganggap OTT yang dilakukan KPK ini jadi bukti bahwa KPK secara tajam mengawasi pelaksanaan dan kegiatan pemerintah daerah. Sehingga Sahroni mewanti-wanti kepada seluruh pemerintah daerah beserta seluruh perangkatnya untuk tidak coba ‘bermain’.

“OTT Bupati Meranti ini jadi bukti kuat bahwa KPK mengawasi dengan jeli seluruh kegiatan di daerah, baik yang dilakukan oleh tingkat kepala, sampai struktur-struktur di bawahnya. Jadi teruntuk oknum-oknum yang masih berusaha mencari celah guna penuhi ambisi pribadi dan kelompok, sebaiknya menyerah saja. Penegak hukum tidak akan kompromi dengan tindakan (kejahatan) kalian,” tambahnya.

Terakhir Sahroni juga ingin para kepala daerah lebih bijak dalam menyampaikan kritik kepada pemerintah pusat. Hal tersebut merujuk pada kegaduhan yang sebelumnya ditimbulkan akibat ucapan Bupati Meranti kepada Kemenkeu.

“Juga terkait penyampaian kritik, harus jadi perhatian bersama agar disampaikan lebih bijak dan sistematis. Jangan mencaci maki pemerintah jika anda masih pembantu pemerintah,” pungkas Sahroni.