Merdeka.com - Anggota Komisi III DPR, Sarifuddin Sudding menyambut baik keputusan Mahkamah Agung (MA) yang mengeluarkan aturan bagi hakim agar memvonis seumur hidup koruptor di atas Rp 100 miliar. Sudding melihat PerMA tersebut bisa menjadi petunjuk teknis bagi hakim dalam menjatuhkan vonis agar tak ada perbedaan hukuman bagi koruptor.

"Semangat terbitnya PerMA tersebut cukup bagus untuk memberikan petunjuk teknis bagi hakim dalam menjatuhkan putusan korupsi. Sehingga tidak terjadi disparitas putusan pidana atas penerapan hukuman pidana atas tindak pidana yang sama," kata Sudding saat dihubungi merdeka.com, Senin (3/8).

Selain PerMA, menurut Sudding, aturan koruptor dihukum seumur hidup itu juga sebaiknya diatur dalam Undang-undang tindak pidana korupsi agar menjadi norma hukum yang kuat.

"Materi dalam PerMA ini sebaiknya diatur dalam UU tindak pidana korupsi agar menjadi norma hukum yang kuat, termasuk bagi hakim dalam penjatuhan hukuman," ujar politisi PAN ini.

Selain alasan agar menjadi norma yang lebih kuat, kata dia, tujuan PerMA itu supaya MA tak mengambil fungsi legislasi yang menjadi fungsi dari DPR.

"Jadi, sebaiknya diatur dalam UU supaya Makamah Agung juga tidak mengambil alih fungsi legislasi DPR sebagai pembentuk UU," tuturnya.

MA Teken Perma No 1 Tahun 2020

Sebelumnya, MA menetapkan peraturan pedoman pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur korupsi di atas Rp100 miliar dapat dipidana seumur hidup.

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 itu, hakim harus mempertimbangkan kategori kerugian keuangan negara; tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan; rentang penjatuhan pidana; keadaan yang memberatkan atau meringankan; penjatuhan pidana serta ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana.

Berkaitan dengan kategori keuangan, dalam mengadili perkara Pasal 2 UU Tipikor, kategori terbagi menjadi 4, yakni paling berat lebih dari Rp100 miliar, berat lebih dari Rp25 miliar sampai Rp100 miliar, sedang lebih dari Rp1 miliar sampai Rp25 miliar serta ringan Rp200 juta sampai Rp1miliar.

Sementara dalam mengadili Pasal 3, kategori kerugian keuangan negara terbagi menjadi 5, yakni paling berat lebih dari Rp100 miliar, berat lebih dari Rp25 miliar sampai Rp100 miliar, sedang lebih dari Rp1 miliar sampai Rp25 miliar, ringan Rp200 juta sampai Rp1miliar serta paling ringan sampai Rp200 juta.

Untuk kategori paling berat dengan kesalahan, dampak dan keuntungan tinggi, penjatuhan pidana adalah 16-20 tahun/seumur hidup dan denda Rp800 juta-Rp1 miliar. Apabila kategori paling berat dengan kesalahan, dampak dan keuntungan sedang hukumannya adalah 13-16 tahun dan denda Rp650-Rp800 juta.

Selanjutnya kategori paling berat dengan kesalahan, dampak dan keuntungan ringan hukumannya adalah 10-13 tahun dan denda Rp500-Rp650 juta.

Seterusnya hingga kategori paling ringan dengan kesalahan, dampak dan keuntungan ringan hukumannya adalah penjara 1-2 tahun dan denda Rp50-Rp100 juta.

Peraturan itu ditetapkan dengan pertimbangan penjatuhan pidana harus memberikan kepastian dan proporsionalitas pemidanaan serta menghindari disparitas perkara yang memiliki karakter serupa.

Ketua Mahkamah Agung menekan peraturan tersebut pada 8 Juli 2020 dan resmi diundangkan oleh Kementerian Hukum dan HAM pada 24 Juli 2020.