Merdeka.com - Ketua KPK Firli Bahuri mengeluarkan Surat Keputusan (SK) yang menonaktifkan 75 pegawai yang tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Termasuk di dalamnya ada penyidik andal KPK Novel Baswedan.

Anggota Komisi III DPR Fraksi Demokrat Santoso menilai, ada kesan menyingkirkan 75 pegawai tersebut sejak awal. Dia bilang, ada pihak-pihak yang terganggu oleh kinerja 75 penyidik tersebut di KPK.

"Tidak lulusnya 75 orang pegawai KPK yang sudah lama mengabdi bahkan lebih dari 10 tahun & tidak lulus seleksi tertulis seperti ada kesan mereka memang mau disingkirkan," katanya, Rabu (12/5).

"Ada rumor bahwa orang-orang yang sebagian tidak lulus itu adalah orang-orang yang mapan di KPK & mempengaruhi kinerja dalam penegakkan hukum oleh KPK yang kurang disenangi oleh pihak-pihak yang terganggu atas sepak terjang mereka," sambungnya.

Dia menyebut, pimpinan KPK harus peka bahwa perubahan UU KPK saat ini yang melemahkan KPK jangan ditambah dengan cara-cara tidak meluluskan pegawai KPK. Yang justru selama ini bekerja maksimal menunjukan kinerja dalam menangkap pelaku korupsi.

"KPK harus menunjukan kepada rakyat bahwa institusi ini adalah reformis & benar-benar sebagai institusi yang independen tidak terpengaruh dengan tekanan manapun," ucapnya.

Santoso mendorong KPK harus menyampaikan hasil seleksi secara transparan dan akuntabel kepada masy luas. Hal tersebut untuk memberi kepercayaan kepada publik.

"KPK saya yakin makin konsisten dalam melakukan pemberantasan korupsi dengan tidak tebang pilih yang selama ini telah dibuktikan," katanya.