Merdeka.com - Komisi III DPR RI menggelar rapat kerja dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin. Anggota dewan mencecar Jaksa Agung tentang namanya muncul dalam action plan terdakwa jaksa Pinangki Sirna Malasari dalam membebaskan Djoko Tjandra dalam dakwaan.

Anggota Komisi III DPR RI Aboe Bakar Al-Habsyi mengatakan, action plan dalam dakwaan Pinangki menggemparkan publik. Sebab, tidak hanya nama Jaksa Agung yang dicatut, bahkan muncul nama eks Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali.

"Adanya 10 poin action plan yang akan dijalankan Pinangki yang kemudian menghebohkan publik. Di situ ada dua nama besar loh pak, yaitu ketua MA dan Jaksa Agung," ujar Aboe dalam rapat di DPR, Kamis (24/9).

Aboe mendorong Jaksa Agung Burhanuddin memberikan klarifikasi kepada DPR dalam rapat kerja ini. Menurutnya, hal ini kesempatan yang baik bagi Jaksa Agung untuk mengklarifikasi namanya.

"Saya rasa saat ini adalah kesempatan bagus untuk bapak sendiri, untuk menjelaskan memberikan penjelasan dan klarifikasi soal ini sebaik mungkin oleh karenanya saya minta bapak menanggapi dan memberi penjelasan soal tersebut," ujar politikus PKS ini.

Anggota Komisi III Fraksi NasDem Taufik Basari juga mendorong Jaksa Agung mengklarifikasi segala tuduhan keterlibatan dalam kasus Djoko Tjandra ini. Supaya tidak muncul lagi segala spekulasi di masyarakat.

"Ini kesempatan baik bagi Pak Jaksa Agung untuk memberikan klarifikasi berbagai spekulasi, tuduhan, dugaan perkiraan, dan macam-macam ini. Yang tentunya merugikan Pak Jaksa Agung," ujarnya.

Action Plan Pinangki

Jaksa Pinangki Malasari didakwa menerima suap USD 500 ribu dari terpidana kasus korupsi hak tagih Bank Bali Djoko Tjandra. Dalam surat dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pinangki mencatut nama Hatta Ali sebagai Ketua Mahkamah Agung (MA) saat itu.

Nama Hatta Ali masuk dalam radar action plan Pinangki untuk memuluskan Djoko Tjandra masuk ke Indonesia tanpa adanya pidana. Pinangki memasukkan nama Hatta Ali untuk menindaklanjuti permohonan fatwa dari MA tentang status Djoko.

Action plan pertama yang akan dilakukan Pinangki adalah penandatanganan akta kuasa jual. Ini dilakukan sebagai jaminan apabila deposit yang dijanjikan Djoko tidak terealisasi. Penanggung jawab action ini adalah Djoko dan Andi Irfan.

Kemudian, surat dari pengacara Djoko kepada Burhanuddin sebagai pejabat Kejaksaan Agung. Surat ini dimaksudkan sebagai surat permohonan fatwa dari MA dari Kejaksaan Agung untuk diteruskan ke MA.

Setelahnya, Burhanuddin mengirimkan surat ke Hatta Ali untuk segera menindaklanjuti permohonan fatwa. Tahap rencana selanjutnya adalah pembayaran 25 persen sebagai komitmen fee dari yang dijanjikan Djoko sebesar USD 1 juta, yang telah dibayar uang mukanya sebesar USD 500 ribu.

Action selanjutnya adalah membayar USD500 ribu kepada Andi Irfan untuk mengkondisikan pemberitaan oleh media. Kemudian, Hatta Ali menjawab surat yang dikirimkan Burhanuddin yang direncanakan pada 6-16 Maret.

Setelah fatwa keluar, Burhanuddin menerbitkan surat instruksi terkait surat yang isinya menindaklanjuti fatwa MA. Djoko Tjandra pun kemudian mencairkan deposit yang telah dijanjikan untuk Pinangki sebesar USD 10 juta.