Komisi III Minta Isu Transaksi Janggal Rp300 Triliun Ditelusuri

Merdeka.com - Komisi III DPR tidak ingin isu transaksi janggal senilai Rp300 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berdasarkan hasil temuan PPATK yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD tidak ditelusuri.

Pasalnya, masih banyak pertanyaan publik yang belum terjawab. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni.

"Isu tentang temuan transaksi janggal dengan angka yang luar biasa fantastis ini harus terus dilakukan pendalaman kembali. Jangan selesai seperti ini, masih banyak kejanggalan-kejanggalan yang harus diungkap. Disebut bukan korupsi, bukan TPPU, lalu apa? Pak Mahfud saja bingung, apalagi kita yang hanya mendengar," ujar Sahroni dalam keterangan, Senin (20/3).

Sahroni juga meminta lembaga dan instansi terkait harus terus jalin koordinasi untuk ungkap kebingungan ini. Sebab dirinya menilai harus ada klarifikasi jelas dari pihak berwenang soal temuan angka transaksi jangan sebesar Rp300 T ini.

"Oleh karena itu saya minta Menkopolhukam, PPATK, KPK, Kemenkeu, Kepolisian, dan Kejaksaan terus ikut andil dalam menelusuri data temuan ini. Juga jangan sampai tiap lembaga punya versi yang berbeda-beda, makin repot lagi itu nanti. Fokus untuk beri publik klarifikasi tentang apa yang sebenarnya terjadi. Jangan sampai ini berakhir tanpa kejelasan sama sekali, publik akan terus bertanya-tanya nantinya. Tidak baik juga untuk citra lembaga dan instansi terkait," katanya.

Sahroni juga menambahkan, Komisi III DPR RI pekan ini berencana mengadakan rapat dengan PPATK dan Menkopolhukam di Senayan. Tujuannya untuk membawa isu 300 T ini perlahan menemui kejelasan.

"Jika tidak ada halangan, dijadwalkan kita akan gelar rapat bersama PPATK tanggal 21 Maret dan bersama Pak Menkopolhukam tanggal 24 Maret. Isunya terkait temuan janggal 300 T. Semoga kita akan temukan kejelasan," pungkas Sahroni.