Komisi III DPR soroti tiga bidang saat fit and proper Capim KPK
Merdeka.com - Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyerahkan delapan nama calon pimpinan kepada Presiden Joko Widodo dan bakal diuji kepatutan dan kelayakan oleh Komisi III DPR nantinya. Dari delapan nama itu, ada empat bidang yang setiap bidangnya diisi oleh nama calon.
Anggota Komisi III DPR Arsul Sani ingin kedelapan nama tersebut memiliki kompetensi khusus di tiga bidang. Di antaranya, pencegahan, penindakan dan penguatan kelembagaan.
"Paling penting mereka menguasai 3 bidang itu. Dalam penguatan kelembagaan membutuhkan orang yang punya berpengalaman dalam manajemen organisasi dan sumber daya manusia. Karena dalam undang-undang penyidik sendiri membutuhkan sumber daya manusia yang kuat," kata Arsul di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (1/8).
Arsul juga menyatakan akan ada perombakan prosedur saat melakukan uji kepatutan dan kelayakan nanti. Pasalnya, Pansel capim KPK telah melakukan pengkategorian dari delapan nama yang telah lolos tersebut.
"Hasil 4 kategori kerja dari Pansel KPK kita hormati, kita akan melakukan perombakan. Kan ada Pak Busyro yang juga lolos tapi belum ada dapat kategorinya dan nanti dia berada di mana," ujarnya.
Politikus PPP ini juga menyatakan akan turut menggandeng tim Pansel KPK saat melakukan uji kepatutan dan kelayakan nanti. Hal tersebut, kata Arsul, diperlukan guna menyelidiki lebih dalam tentang rekam jejak delapan nama tersebut.
"Kita meminta bahan dan berkas dari mereka untuk mengetahui klaim pansel bahwa mereka pantas jadi pimpinan KPK. Kita akan mengundang dan berkomunikasi kepada Pansel lebih dulu," terangnya.
Saat ditanya siapakah dari delapan nama tersebut yang memiliki peluang besar untuk terpilih sebagai pimpinan KPK, ia enggan berkomentar lebih jauh. "Untuk sekarang terlalu prematur mengira-ngira. Kita harus obyektif melihat berkas yang dikirimkan. Dan juga dari proses fit and proper test dari penegak hukum," katanya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Anggota Komisi III Nasaruddin Dek Gam meminta, agar pergantian kepemimpinan di KPK harus melalui Pansel atau Panitia Seleksi.
Baca SelengkapnyaKomisi II DPR mengatakan, secara teknis harus dipertegas ulang jadwal cuti khusus untuk para pejabat saat ingin kampanye politik.
Baca SelengkapnyaKomisi III DPR mendesak agar perkara tersebut segera dibereskan agar KPK kembali mendapat kepercayaan publik.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Sebab, dia menilai saat ini pengawasan DPR RI pada Pemilu 2024 tak ada marwahnya.
Baca SelengkapnyaRDP dengan Komisi II kemungkinan baru akan digelar setelah rekapitulasi perolehan suara Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP mengingatkan Kapolri banyak suara dari rakyat yang juga berharap agar Polri tetap netral di Pemilu 2024 ini.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk tetap menjaga netralitas di Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaDugaan terjadinya penggelembungan suara pada Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) ditemukan ormas Pemuda Pancasila (PP).
Baca SelengkapnyaKejaksaan Agung menegaskan tetap netral di Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya