Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Komisi III DPR soroti tiga bidang saat fit and proper Capim KPK

Komisi III DPR soroti tiga bidang saat fit and proper Capim KPK Seleksi Capim KPK. ©2015 merdeka.com/muhammad luthfi rahman

Merdeka.com - Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyerahkan delapan nama calon pimpinan kepada Presiden Joko Widodo dan bakal diuji kepatutan dan kelayakan oleh Komisi III DPR nantinya. Dari delapan nama itu, ada empat bidang yang setiap bidangnya diisi oleh nama calon.

Anggota Komisi III DPR Arsul Sani ingin kedelapan nama tersebut memiliki kompetensi khusus di tiga bidang. Di antaranya, pencegahan, penindakan dan penguatan kelembagaan.

"Paling penting mereka menguasai 3 bidang itu. Dalam penguatan kelembagaan membutuhkan orang yang punya berpengalaman dalam manajemen organisasi dan sumber daya manusia. Karena dalam undang-undang penyidik sendiri membutuhkan sumber daya manusia yang kuat," kata Arsul di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (1/8).

Arsul juga menyatakan akan ada perombakan prosedur saat melakukan uji kepatutan dan kelayakan nanti. Pasalnya, Pansel capim KPK telah melakukan pengkategorian dari delapan nama yang telah lolos tersebut.

"Hasil 4 kategori kerja dari Pansel KPK kita hormati, kita akan melakukan perombakan. Kan ada Pak Busyro yang juga lolos tapi belum ada dapat kategorinya dan nanti dia berada di mana," ujarnya.

Politikus PPP ini juga menyatakan akan turut menggandeng tim Pansel KPK saat melakukan uji kepatutan dan kelayakan nanti. Hal tersebut, kata Arsul, diperlukan guna menyelidiki lebih dalam tentang rekam jejak delapan nama tersebut.

"Kita meminta bahan dan berkas dari mereka untuk mengetahui klaim pansel bahwa mereka pantas jadi pimpinan KPK. Kita akan mengundang dan berkomunikasi kepada Pansel lebih dulu," terangnya.

Saat ditanya siapakah dari delapan nama tersebut yang memiliki peluang besar untuk terpilih sebagai pimpinan KPK, ia enggan berkomentar lebih jauh. "Untuk sekarang terlalu prematur mengira-ngira. Kita harus obyektif melihat berkas yang dikirimkan. Dan juga dari proses fit and proper test dari penegak hukum," katanya.

(mdk/rnd)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Komisi III DPR: Pengganti Firli Bahuri di KPK Harus Dipilih Melalui Pansel
Komisi III DPR: Pengganti Firli Bahuri di KPK Harus Dipilih Melalui Pansel

Anggota Komisi III Nasaruddin Dek Gam meminta, agar pergantian kepemimpinan di KPK harus melalui Pansel atau Panitia Seleksi.

Baca Selengkapnya
Komisi II DPR Nilai Perlu Revisi UU Pemilu Terkait Cuti Kampanye Pejabat Negara
Komisi II DPR Nilai Perlu Revisi UU Pemilu Terkait Cuti Kampanye Pejabat Negara

Komisi II DPR mengatakan, secara teknis harus dipertegas ulang jadwal cuti khusus untuk para pejabat saat ingin kampanye politik.

Baca Selengkapnya
Komisi III DPR Desak Temuan Pungli Rp6,1 Miliar di Rutan KPK Segera Dibereskan: Sangat Memprihatinkan
Komisi III DPR Desak Temuan Pungli Rp6,1 Miliar di Rutan KPK Segera Dibereskan: Sangat Memprihatinkan

Komisi III DPR mendesak agar perkara tersebut segera dibereskan agar KPK kembali mendapat kepercayaan publik.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Sidang Paripurna, PDIP dan PKB Minta Pimpinan DPR Serius Sikapi Wacana Hak Angket Pemilu
Sidang Paripurna, PDIP dan PKB Minta Pimpinan DPR Serius Sikapi Wacana Hak Angket Pemilu

Sebab, dia menilai saat ini pengawasan DPR RI pada Pemilu 2024 tak ada marwahnya.

Baca Selengkapnya
KPU Siap Buka-bukaan dengan Komisi II DPR Terkait Dugaan Kecurangan Pemilu
KPU Siap Buka-bukaan dengan Komisi II DPR Terkait Dugaan Kecurangan Pemilu

RDP dengan Komisi II kemungkinan baru akan digelar setelah rekapitulasi perolehan suara Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Sekjen PDIP Sindir Kapolri: Suara-Suara Rakyat Harapkan Polri Netral Tak Dukung Paslon Tertentu
Sekjen PDIP Sindir Kapolri: Suara-Suara Rakyat Harapkan Polri Netral Tak Dukung Paslon Tertentu

Sekjen PDIP mengingatkan Kapolri banyak suara dari rakyat yang juga berharap agar Polri tetap netral di Pemilu 2024 ini.

Baca Selengkapnya
Komisi III Minta Kejagung Tetap Jaga Netralitas di Pemilu 2024
Komisi III Minta Kejagung Tetap Jaga Netralitas di Pemilu 2024

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk tetap menjaga netralitas di Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
PP Jatim Temukan Dugaan Penggelembungan Suara Calon Anggota DPD pada Sirekap KPU
PP Jatim Temukan Dugaan Penggelembungan Suara Calon Anggota DPD pada Sirekap KPU

Dugaan terjadinya penggelembungan suara pada Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) ditemukan ormas Pemuda Pancasila (PP).

Baca Selengkapnya
Komisi III: Sejauh Ini Kejaksaan Agung Netral di Pemilu 2024
Komisi III: Sejauh Ini Kejaksaan Agung Netral di Pemilu 2024

Kejaksaan Agung menegaskan tetap netral di Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya