Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Komisi III DPR setujui PNBP digunakan untuk pendidikan Polri

Komisi III DPR setujui PNBP digunakan untuk pendidikan Polri Apel Siaga Polisi. Merdeka.com/Imam Buhori

Merdeka.com - Rapat dengar pendapat antara Polri dengan Komisi III DPR menyetujui penggunaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Polri untuk menunjang sektor pendidikan akademi. Hal itu demi pendidikan di institusi Polri.

"Komisi III menyetujui dan mendukung penggunaan PNBP Polri, juga digunakan untuk pendidikan, tugas pelayanan kepolisian, preemtif, preventif, dan penegakan hukum," kata pimpinan rapat yang juga Ketua Komisi III DPR Gede Pasek Suardika di kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Rabu (13/2).

Terkait persentase besaran yang bisa digunakan Polri menunjang pendidikan, DPR menyepakati tidak ada batasan asalkan ada laporan secara berkala.

Di lokasi sama, Kapolri Jenderal Timur Pradopo mengatakan dirinya bersama jajaran sudah memiliki rancangan penggunaan dana tersebut.

"Kami sudah punya prioritas mana yang akan dilaksanakan. Seperti pendidikan, pelayanan umum," ujar Timur.

Menurut Timur, nominal dana PNBP Polri saat ini mencapai Rp 3 triliun.

(mdk/hhw)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Uang Lauk Pauk Prajurit TNI Sudah Naik per 1 Januari 2024, Segini Besarannya
Uang Lauk Pauk Prajurit TNI Sudah Naik per 1 Januari 2024, Segini Besarannya

Kepastian kenaikan tunjangan uang lauk pauk prajurit itu disampaikan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

Baca Selengkapnya
Komisi III DPR Ingin  Dugaan Korupsi di Antam Jadi Momen 'Bersih-bersih' BUMN
Komisi III DPR Ingin Dugaan Korupsi di Antam Jadi Momen 'Bersih-bersih' BUMN

Korupsi yang diduga dilakukan Budi Said di Antam ditaksir mencapai Rp1,1 triliun

Baca Selengkapnya
Pemilu Damai Harga Mati, TNI-Polri di Rokan Hilir Siap Bersinergi
Pemilu Damai Harga Mati, TNI-Polri di Rokan Hilir Siap Bersinergi

Kapolres Rohil AKBP Andrian menegaskan kalau TNI dan Polri tidak memiliki hak pilih.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Bareskrim Polri Kembalikan Kerugian Negara Akibat Pencucian Uang Sebesar Rp3,74 Triliun
Bareskrim Polri Kembalikan Kerugian Negara Akibat Pencucian Uang Sebesar Rp3,74 Triliun

Bareskrim Polri bertugas menangani seluruh tindak pidana asal dari pencucian uang.

Baca Selengkapnya
Segini Pensiunan yang Bakal Diterima Anggota DPR Usai Menjabat 5 Tahun
Segini Pensiunan yang Bakal Diterima Anggota DPR Usai Menjabat 5 Tahun

Mantan anggota DPR-RI berhak mendapatkan uang pensiun saat periode jabatannya selesai.

Baca Selengkapnya
BPKP Selamatkan Uang Negara Rp67,09 Triliun dari Pemborosan di 2023, Ada dari Proyek PSN
BPKP Selamatkan Uang Negara Rp67,09 Triliun dari Pemborosan di 2023, Ada dari Proyek PSN

Kontribusi penyelematan uang negara tersebut berasal dari tiga kategori. Pertama, efisiensi belanja negara yang belum keluar/penghematan sebesar Rp15,56 T.

Baca Selengkapnya
Komisi III DPR Desak Temuan Pungli Rp6,1 Miliar di Rutan KPK Segera Dibereskan: Sangat Memprihatinkan
Komisi III DPR Desak Temuan Pungli Rp6,1 Miliar di Rutan KPK Segera Dibereskan: Sangat Memprihatinkan

Komisi III DPR mendesak agar perkara tersebut segera dibereskan agar KPK kembali mendapat kepercayaan publik.

Baca Selengkapnya
KPU Ungkap Jumlah TPS di Luar Negeri Berkurang, Pemilih Via Pos Bertambah
KPU Ungkap Jumlah TPS di Luar Negeri Berkurang, Pemilih Via Pos Bertambah

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mencatat sebanyak 1.750.474 Daftar Pemilih Luar Negeri (DPLN).

Baca Selengkapnya
Utang Luar Negeri Pemerintah Tembus RP6.622 Triliun
Utang Luar Negeri Pemerintah Tembus RP6.622 Triliun

Posisi utang pemerintah relatif aman dan terkendali karena memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,98 persen.

Baca Selengkapnya