Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Komisi I DPR ragu soal data BIN yang dibocorkan media Australia

Komisi I DPR ragu soal data BIN yang dibocorkan media Australia dokumen BIN berisi tokoh Papua merdeka. ©theage.com

Merdeka.com - ‎Salah satu media Australia, the Sydney Morning Herald mengklaim mendapatkan dokumen Badan Intelijen Negara (BIN) berisi daftar nama sejumlah tokoh gerakan Papua Merdeka yang paling berbahaya.

Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin menuturkan, dokumen yang dimaksud belum tentu benar adanya. Sehingga harus dipelajari terlebih dulu.

"Harus dipelajari dulu dokumen itu dari mana ke mana. Lalu jatuhnya ke media di sana dalam konteks apa? Itu harus dipelajari. Saya harus pelajari dulu, kan saya juga punya teman-teman di Australia nanti kalau sudah ada bahannya saya siap," kata Hasanuddin saat dihubungi merdeka.com, Jumat (5/2).

Politikus PDIP ini menjelaskan, sesungguhnya sudah ada nota kesepahaman antara BIN dengan intelijen Australia. Dalam perjanjian tersebut tercantum larangan membocorkan rahasia intelijen masing-masing negara ke publik.

"Tapi kalau badan intelejen di sana, saya kira sekarang sudah ada kesepahaman. Kesepakatan untuk saling menjaga rahasia. Kalau selama ini komitmen sudah dilakukan kita akan menjaga lembaga masing-masing," tuturnya.

Hasanuddin enggan berkomentar banyak mengingat belum ada konfirmasi resmi dari BIN. hanya saja dia kembali menegaskan bahwa data internal tak bisa se‎mbarangan dibeberkan ke publik. "Belum tahu itu benar atau tidak. Kalau bicara target harusnya bisa krusial kok bisa," pungkasnya.

‎Seperti diketahui Surat kabar the Sydney Morning Herald melaporkan, Kamis (4/2), dalam daftar itu terdapat nama-nama tokoh agama Papua, aktivis politik, dan bahkan mahasiswa Papua yang tinggal di luar Papua. Kekuatan dan kelemahan tokoh-tokoh itu juga diungkap dalam dokumen BIN tersebut.

Dijabarkan juga strategi buat melemahkan gerakan Papua Merdeka. Dokumen yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Inggris ini, kata Sydney Morning Herald, menunjukkan ketakutan pemerintah Indonesia terhadap gerakan Papua Merdeka sekaligus pelanggaran hak asasi di Papua.

Dokumen BIN berbentuk presentasi yang diperoleh Fairfax itu tertanggal Maret 2014, lengkap dengan logo BIN di sebelah kanan atas.

(mdk/noe)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
BRIN Ungkap Banyak TKA China di Indonesia, Jubir AMIN: Sangat Menyakiti Rakyat

BRIN Ungkap Banyak TKA China di Indonesia, Jubir AMIN: Sangat Menyakiti Rakyat

Mantan Wakil Menteri ATR/ Wakil Kepala BPN itu menyebut tanggapan Menko Marves itu tidak sepatutnya dilontarkan di ruang publik.

Baca Selengkapnya
BRIN Sebut Gaji TKA China Lebih Besar dari Pekerja Indonesia, Menko Luhut: Buktikan, Jangan Asal Ngomong

BRIN Sebut Gaji TKA China Lebih Besar dari Pekerja Indonesia, Menko Luhut: Buktikan, Jangan Asal Ngomong

Dia menantang BRIN untuk membeberkan data atas pernyataan tersebut.

Baca Selengkapnya
Panglima TNI Temui Panglima Angkatan Bersenjata Australia, Sosoknya Tak Sembarangan Pernah Terlibat Perang

Panglima TNI Temui Panglima Angkatan Bersenjata Australia, Sosoknya Tak Sembarangan Pernah Terlibat Perang "Timor-Timur"

Panglima TNI bertemu Panglima AB Australia. Ternyata pernah terlibat di perang "Timor-Timur". Simak informasinya.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Janjikan Keadilan & Pemerataan buat Rakyat, Cak Imin: Bukan untuk yang Ingin Berkuasa Terus Menerus

Janjikan Keadilan & Pemerataan buat Rakyat, Cak Imin: Bukan untuk yang Ingin Berkuasa Terus Menerus

Menurut Muhaimin, pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Bogor Barat dan Bogor Timur, merupakan salah satu cara untuk pemerataan pembangunan.

Baca Selengkapnya
Australia Dukung Karyawan Tolak Angkat Telepon Bos di Luar Jam Kerja, Perusahaan yang Melanggar Bakal Didenda

Australia Dukung Karyawan Tolak Angkat Telepon Bos di Luar Jam Kerja, Perusahaan yang Melanggar Bakal Didenda

Ini akan diatur dalam undang-undang yang diajukan pemerintah federal Australia.

Baca Selengkapnya
Menelusuri Perbedaan Perolehan Suara PSI antara C1 dan Data Sirekap

Menelusuri Perbedaan Perolehan Suara PSI antara C1 dan Data Sirekap

Pada 26 Februari lalu, partai yang diketuai oleh putra bungsu Presiden Jokowi itu hanya memperoleh 2.001.493 suara atau 2,68 persen.

Baca Selengkapnya
Saksi AMIN Temukan Lurah di Riau Minta Data Pemilih 02 untuk Diberikan Bansos, Ini Pengakuannya

Saksi AMIN Temukan Lurah di Riau Minta Data Pemilih 02 untuk Diberikan Bansos, Ini Pengakuannya

Saksi tim hukum Anies-Muhaimin (AMIN) Surya Dharma mengungkap, ada seorang Lurah di Riau yang terlibat dalam upaya pemenangan Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya
Buronan Kasus Penipuan Uang di China 11 Tahun Kabur ke Indonesia, Tinggal di Jakut hingga Punya KTP

Buronan Kasus Penipuan Uang di China 11 Tahun Kabur ke Indonesia, Tinggal di Jakut hingga Punya KTP

LY ditangkap di rumahnya Perumahan Concerto, Pantai Indah Kapuk, Penjaringan pada Selasa (13/2) sore.

Baca Selengkapnya
Meski Berhubungan Baik, Indonesia Tak Pernah Impor BBM dari Iran, Ini Alasannya

Meski Berhubungan Baik, Indonesia Tak Pernah Impor BBM dari Iran, Ini Alasannya

Pemerintah akui memiliki hubungan baik dengan Iran tapi tak pernah impor BBM dari negara Timur Tengah tersebut.

Baca Selengkapnya