Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Komisi III DPR: Ada konsesi politik di balik penangkapan Samadikun

Komisi III DPR: Ada konsesi politik di balik penangkapan Samadikun Samadikun Hartono tiba di Bandara Halim Perdanakusuma. ©2016 Merdeka.com/imam buhori

Merdeka.com - Anggota Komisi III DPR fraksi Partai Golkar, Syaiful Bahri Ruray menilai ada konsesi politik di balik penangkapan buronan BLBI, Samadikun Hartono. Hal itu terlihat dari adanya perlakuan berbeda dengan buronan tindak pidana pencucian uang dana nasabah Bank Century Hartawan Aluwi.

"Presiden Jokowi memberikan konsesi politik ke Cina jadi bisa dengan mudah menangkap Samadikun Hartono," kata Saiful dalam diskusi publik bertajuk BLBI yang nyaris terlupa di kawasan Menteng Jakarta Pusat, Sabtu, (23/4).

Syaiful menerangkan, penangkapan Samadikun ini erat kaitannya dengan sejumlah proyek negara Tiongkok yang ada di Indonesia. Semisal proyek LRT dan pembangunan pelabuhan-pelabuhan besar di Indonesia.

"Sebenarnya mudah tapi kenapa lama. Ini bukan dari hukum semata tapi juga konsesi politik China. Pasti ada sesuatu di balik itu. China dapat konsesi cepat dan bisa mendapat program besar di sini," ungkap Syaiful.

Untuk itu dia menilai, tertangkapnya Samadikun bukan peristiwa hukum yang fenomenal. Sebab ada bisnis politik di dalamnya. China sebagai negara yang memiliki sejarah yang panjang tentang korupsi harus dicermati agar praktiknya tidak meluas di Indonesia.

"China memiliki sejarah korupsi sejak zaman dulu. Saat ini besar kemungkinan kita akan dikuasai China jika kita bodoh. Dalam kasus ini kita harus hati-hati sebab Cina sudah mulai banyak investasi di indonesia," tutup Syaiful.

Barter politik

Guru Besar Universitas Pertahanan, Salim Said menilai tertangkapnya buron BLBI Samadikun Hartono erat katannya dengan hubungan politik antara China dan Indonesia. Di era pemerintahan Presiden Joko Widodo, China memandang Indonesia memiliki magnet politik yang menguntungkan negeri tirai bambu.

"Di mata Cina, kita punya modal politik. Dia dapat modal keuntungan, dia juga dapat keuntungan. Politik itu urusan bisnis," ungkap Salim.

Salim menjelaskan, Indonesia memiliki hubungan ekonomi yang baik dengan negara Tiongkok. Sehingga tidak sulit bagi China memberikan izin pemerintah Indonesia menangkap buron yang telah lama dicari itu.

Berbeda dengan negara Singapura yang sulit memberikan akses pemerintah Indonesia menangkap para buronan yang ada di sana. Sebab, uang hasil kejahatan orang Indonesia banyak disimpan di Singapura.

"Kekayaan orang Indonesia itu banyak di Singapura. Kebanyakan para koruptor di kita menyimpan uang di sana dan bagi Singapura itu merupakan investasi. Jadi tidak terlalu mudah Singapura memberikan persetujuan untuk menangkap para buronan," papar Salim.

Sementara itu, Salim menjelaskan sebenarnya Samadikun sudah ada di China sejak lama. Namun pemerintah Indonesia belum bisa menangkapnya karena sebelum era pemerintahan Jokowi, Indonesia dinilai tidak memiliki political capita yang menguntungkan China. Karenanya Indonesia tidak bisa berbuat apapun.

"Dulu ada Samadikun jalan-jalan enggak diapa-apain. Karena enggak ada untungnya untuk China. Mungkin saat itu kita tidak punya political capital," kata Salim.

(mdk/war)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Peluang Menteri PDIP Mundur, Hasto: Gampang, Lihat Dinamika

Peluang Menteri PDIP Mundur, Hasto: Gampang, Lihat Dinamika

PDIP akan mencermati terlebih dahulu dinamika politik yang ada jelang hari pencoblosan 14 Februari 2024.

Baca Selengkapnya
Respons Puan Maharani Ditanya Maruarar Sirait Keluar PDIP: Terima Kasih

Respons Puan Maharani Ditanya Maruarar Sirait Keluar PDIP: Terima Kasih

Langkah politik ini diakui Maruarar Sirait mengikuti Joko Widodo

Baca Selengkapnya
Respons PDIP Soal Tiga Kali Prabowo Setuju dengan Gagasan Ganjar Saat Debat Ketiga Capres

Respons PDIP Soal Tiga Kali Prabowo Setuju dengan Gagasan Ganjar Saat Debat Ketiga Capres

Debat ketiga capres bertema pertahanan dan keamanan, hubungan internasional dan globalisasi, serta geopolitik dan politik luar negeri.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Memasuki Tahun Politik, Plt Ketum PPP Ajak Kader Ketuk Pintu Langit Jemput Kemenangan

Memasuki Tahun Politik, Plt Ketum PPP Ajak Kader Ketuk Pintu Langit Jemput Kemenangan

Dia mengajak semua pengurus dan kader bergandengan tangan dan bergerak menyapa masyarakat, raih elektoral secara maksimal, seraya terus mengetuk pintu langit.

Baca Selengkapnya
Polisi Ancam Jemput Paksa Siskaeee Jika Kembali Mangkir Pemeriksaan

Polisi Ancam Jemput Paksa Siskaeee Jika Kembali Mangkir Pemeriksaan

Siskaeee sedianya dipanggil untuk dimintai keterangan sebagai tersangka pada Senin 15 Januari 2024 kemarin. Namun Siskaeee mangkir.

Baca Selengkapnya
PPATK Temukan Transaksi Mencurigakan di Pemilu 2024, Ganjar: Ini Peringatan untuk Semua

PPATK Temukan Transaksi Mencurigakan di Pemilu 2024, Ganjar: Ini Peringatan untuk Semua

PPATK menemukan transaksi mencurigakan untuk pembiayaan Pemilu 2024. Transaksi ini diduga mengalir ke sejumlah partai politik.

Baca Selengkapnya
Politikus Anak Eks Jenderal Peraih Adhi Makayasa Bagikan Momen Akrab Bareng Sang Ayah, 'Tak Gengsi Makan di Pinggir Jalan'

Politikus Anak Eks Jenderal Peraih Adhi Makayasa Bagikan Momen Akrab Bareng Sang Ayah, 'Tak Gengsi Makan di Pinggir Jalan'

Begini momen akrab politikus anak eks jenderal peraih Adhi Makayasa makan bakmi jawa bareng keluarga di pinggir jalan.

Baca Selengkapnya
Lonjakan Suara PSI Capai 3,13 Persen Dinilai Tak Masuk Akal

Lonjakan Suara PSI Capai 3,13 Persen Dinilai Tak Masuk Akal

Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis mempertanyakan penyebab suara PSI yang dalam enam hari terakhir mengalami lonjakan drastis

Baca Selengkapnya
Demokrat: Hak Angket Tidak Tepat, Kalau ada Indikasi Kecurangan Ranah Gakkumdu

Demokrat: Hak Angket Tidak Tepat, Kalau ada Indikasi Kecurangan Ranah Gakkumdu

Demokrat: Hak Angket Tidak Tepat, Kalau ada Indikasi Kecurangan Ranah Gakkumdu

Baca Selengkapnya