Merdeka.com - Komisi II DPR mengusulkan agar Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dihapuskan atau dibubarkan. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo menyatakan, usulan penghapusan KASN akan didalami bersama DPR secara detail dengan membentuk panitia khusus (pansus) atau panitia kerja (panja).

"Berkaitan masalah KASN, pengalihan tugas, fungsi dan pengawasan sistem merit dari KASN kepada kementerian, secara prinsip nanti bisa kita bahas secara detail dalam pansus maupun panja," kata Tjahjo dalam Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/1).

Tjahjo menyebut, pada prinsipnya langkah strategis dan prioritas yang perlu dilakukan saat ini adalah mengoptimalkan pengawasan sistem merit manajemen ASN. Caranya, dengan memperkuat fungsi serta peran KASN.

"Adalah memberikan penguatan fungsi dan peran yang berkaitan untuk melakukan evaluasi kinerja KASN dan melakukan evaluasi sistem merit yang dikaitkan dengan kebutuhan dan dinamika organisasi serta dampak anggarannya," tuturnya.

"Jadi kami memahami usul inisiatif yang terhormat dari DPR dan nanti akan bisa kita bisa perdalam kembali dalam pembahasan selanjutnya," tandas politisi PDIP ini.

Sebelumnya, Komisi II DPR menggelar rapat kerja dengan pemerintah terkait pembahasan RUU Aparatur Sipil Negara (ASN) di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (18/1). Rapat dihadiri MenPAN-RB Tjahjo Kumolo, Mendagri Tito Karnavian dan Wakil Menkumham Eddy Hiariej.

Wakil Ketua Komisi II, Syamsurizal menyampaikan masukan dari komisi II untuk RUU ASN. Pertama, pemerintah harus mengangkat tenaga honorer sebagai pegawai negeri sipil (PNS).

Selanjutnya, pemerintah harus memberikan hak atas jaminan pensiun kepada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Sebab, beban kerja PPPK sama dengan PNS.

Berikutnya, Syamsurizal mengatakan, bahwa Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sebaiknya dihapus. Kewenangan lembaga tersebut dikembalikan kepada Kemen PAN-RB.

"Penghapusan lembaga KASN fungsi tugas dan wewenang KASN pada RUU perubahan atas UU ASN dihapus untuk selanjutnya dilekatkan kembali kepada kementerian," tandas politisi PPP ini.