Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Komisi II DPR kembali undang 3 menteri bahas Perppu Ormas

Komisi II DPR kembali undang 3 menteri bahas Perppu Ormas Ilustrasi rapat Komisi II. ©2017 Merdeka.com/renald ghiffari

Merdeka.com - Komisi II DPR kembali menggelar rapat kerja membahas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undangan (Perppu) Nomor 2 tahun 2017 tentang Ormas. Menindaklanjuti Perppu tersebut, Komisi II DPR hari ini mengundang tiga menteri, yaitu Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, Menteri Hukum dan HAM Yassona Laoly, dan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara.

"Hari ini kita akan Raker dengan tiga menteri. Dan akan mendengarkan pandangan dari masing-masing fraksi tentang kelanjutan dari pembahasan Perppu Ormas ini," kata Ketua komisi II, Zainudin Amali di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (16/10).

Rapat ini, kata Amali, sebagai bentuk tindak lanjut pada rapat dua minggu lalu. Kali ini, merupakan kesempatan bagi setiap fraksi di DPR untuk menyampaikan pendapat mereka mengenai terbitnya Perppu Ormas.

"Agenda hari ini adalah kelanjutan dari raker kita yang tanggal 4 (Oktober) yang lalu kalau tanggal 4 yang lalu itu pemerintah telah menyampaikan penjelasan tentang Perppu yang diluncurkan oleh pemerintah," ujarnya.

Setelah mendengarkan pendapat fraksi, komisi II akan segera memanggil beberapa tokoh masyarakat untuk dimintai pendapatnya mengenai Perppu ormas itu. Hal itu dilakukan untuk melihat respon masyarakat dengan adanya Perppu Ormas itu.

"Setelah itu kemudian jika disepakati untuk dilanjutkan maka kita akan besok sudah mulai dgn mengundang berbagai pihak dari masyarakat untuk kita dengarkan pandangan dan pikiran mereka baik yang mendukung maupun menolak maupun yg posisinya di tengah-tengah," ucapnya.

(mdk/rzk)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Komisi III DPR Desak Temuan Pungli Rp6,1 Miliar di Rutan KPK Segera Dibereskan: Sangat Memprihatinkan

Komisi III DPR Desak Temuan Pungli Rp6,1 Miliar di Rutan KPK Segera Dibereskan: Sangat Memprihatinkan

Komisi III DPR mendesak agar perkara tersebut segera dibereskan agar KPK kembali mendapat kepercayaan publik.

Baca Selengkapnya
PP Jatim Temukan Dugaan Penggelembungan Suara Calon Anggota DPD pada Sirekap KPU

PP Jatim Temukan Dugaan Penggelembungan Suara Calon Anggota DPD pada Sirekap KPU

Dugaan terjadinya penggelembungan suara pada Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) ditemukan ormas Pemuda Pancasila (PP).

Baca Selengkapnya
KPU Siap Buka-bukaan dengan Komisi II DPR Terkait Dugaan Kecurangan Pemilu

KPU Siap Buka-bukaan dengan Komisi II DPR Terkait Dugaan Kecurangan Pemilu

RDP dengan Komisi II kemungkinan baru akan digelar setelah rekapitulasi perolehan suara Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
DPR: Kemendikbud Harus Ambil Peran Lebih Pro Aktif Usut Kasus TPPO Mahasiswa 'Magang' di Jerman

DPR: Kemendikbud Harus Ambil Peran Lebih Pro Aktif Usut Kasus TPPO Mahasiswa 'Magang' di Jerman

Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda meminta Kemendikbudristek menyelesaikan kasus TPPO Mahasiswa magang ke Jerman.

Baca Selengkapnya
Melihat Persiapan Warga Binaan Mencoblos di TPS Lapas Cipinang

Melihat Persiapan Warga Binaan Mencoblos di TPS Lapas Cipinang

Forkompimda meninjau kesiapan Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Lapas Cipinang.

Baca Selengkapnya
Hanya 69 Anggota DPR Hadir Paripurna Pengesahan UU DJK, 234 Orang Izin dan 272 Absen

Hanya 69 Anggota DPR Hadir Paripurna Pengesahan UU DJK, 234 Orang Izin dan 272 Absen

Hanya 69 Anggota DPR Hadir Paripurna Pengesahan UU DJK, 234 Orang Izin dan 272 Absen

Baca Selengkapnya
Komisi III DPR Ingin  Dugaan Korupsi di Antam Jadi Momen 'Bersih-bersih' BUMN

Komisi III DPR Ingin Dugaan Korupsi di Antam Jadi Momen 'Bersih-bersih' BUMN

Korupsi yang diduga dilakukan Budi Said di Antam ditaksir mencapai Rp1,1 triliun

Baca Selengkapnya
Peta Partai yang Mendukung dan Menolak Hak Angket Kecurangan Pemilu di DPR

Peta Partai yang Mendukung dan Menolak Hak Angket Kecurangan Pemilu di DPR

Wacana hak angket untuk mengusut kecurangan Pemilu 2024 masih bergulir.

Baca Selengkapnya
Info Terbaru: Pemerintah akan Bahas Aturan THR untuk Ojol dan Kurir Pada Mei 2024

Info Terbaru: Pemerintah akan Bahas Aturan THR untuk Ojol dan Kurir Pada Mei 2024

Kemnaker sudah menyiapkan tim untuk pembahasan aturan tersebut, sesuai dengan arahan Komisi IX DPR RI.

Baca Selengkapnya