Merdeka.com - Alokasi anggaran Kementerian Pertahanan tahun 2013 diharapkan dapat membangun postur pertahanan TNI melalui modernisasi alutsista prioritas. Terutama yang dibutuhkan untuk pengamanan wilayah perbatasan dan peningkatan kemampuan kontrol wilayah maritim.

"Saat ini akibat lemahnya kontrol wilayah maritim, maka kegiatan illegal fishing, penyelundupan bahkan perompakan laut masih tinggi dan leluasa," kata Ketua Komisi I Mahfud Siddiq melalui pesan singkatnya, Jumat (17/8).

Selain itu, anggaran itu bisa digunakan untuk revitalisasi industri pertahanan dalam negeri yang sudah lama terpuruk. Sebab, proporsi belanja alutsista dalam negeri menjadi penting, termasuk dengan skema kerjasama produksi (joint production) dan pertukaran teknologi (transfer of technology) untuk setiap belanja alutsista dari luar negeri.

"Revitalisasi industri pertahanan dalam negeri akan ciptakan efek lanjutan ekonomis yang cukup besar," kata dia.

Tidak itu saja, perbaikan kesejahteraan prajurit pun juga harus dilakukan. Sehingga kasus-kasus keterlibatan oknum prajurit dalam tindakan ilegal bisa ditekan seminimal mungkin. Begitu pula peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam realitas anggaran pengadaan alutsista.

"Sudah jadi pengetahuan umum bahwa proyek-proyek pengadaan alutsista sarat dengan kepentingan pihak-pihak ketiga sehingga rentan terjadinya distorsi," ujar dia.

Dalam RAPBN 2013, Pemerintah mengalokasikan anggaran ketujuh kementerian dan lembaga, yakni Kementerian Pertahanan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 77,7 triliun, Kementerian Pekerjaan Umum Rp 69,1 triliun, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Rp 66 triliun, Kepolisian Negara Republik Indonesia Rp 43,4 triliun, Kementerian Agama Rp 41,7 triliun, Kementerian Perhubungan Rp 31,4 triliun, dan Kementerian Kesehatan sebesar Rp 31,2 triliun.