Merdeka.com - Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PPP Syaifullah Tamliha menagih komitmen Presiden Joko Widodo untuk mewujudkan 1,5 persen dari produk domestik bruto (PDB) dalam UU nomor 15 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional sebesar. Desakan itu dimunculkan agar anggaran pengadaan alutsista TNI bisa ditambah. Tujuannya agar TNI tidak membeli alutsista bekas semisal pesawat Hercules.

"Saya juga mendesak presiden agar komitmen beliau dalam UU RPJM 2015-2020 itu sebaiknya diwujudkan yaitu 1,5 persen dari PDB. jika PDB kita 12.000 sampai 13.000 triliun maka semestinya anggaran TNI minimal Rp 180 triliun," kata Tamliha di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/12).

Tamliha menilai, alokasi anggaran untuk TNI masih jauh dari harapan. Dia memaparkan, TNI diberi anggaran sekitar Rp 80 triliun yang harus dibagi dalam 3 satuan, TNI AU, AL, dan AD. Nominal itu terbilang kecil dibandingkan dengan alokasi anggaran untuk Polri.

"Kita lihat anggaran sampai 2017 saja masih kurang lebih Rp 100 triliun, jauh dari harapan. Oleh karena itu, komitmen nawacita maupun yang tertuang dalam UU RPJM sebaiknya diwujudkan dalam anggaran 2017," jelasnya.

Oleh sebab itu, Tamliha menyebut komisi I telah memanggil Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo terkait rencana penambahan anggaran itu. Menkeu, kata dia, akan mengevaluasi pos-pos anggaran yang bakal dipangkas untuk dialokasikan untuk TNI.

"Ibu Sri Mulyani bahkan akan mengevaluasi kembali mana-mana anggaran yang sekiranya bisa mendorong penambahan anggaran bagi TNI. salah satu yang dikurangi komponennya adalah dana pendidikan, ada 20 persen. Nah semua kegiatan pelatihan dan pendidikan di TNI itu sebaiknya menggunakan dana 20 persen bukan dana TNI," terang dia.

Opsi lainnya, lanjut Tamliha, mendorong agar PT Dirgantara Indonesia untuk memproduksi alutsista sendiri. Namun, dia menyayangkan kebijakan Menteri BUMN yang tidak menempatkan PT Dirgantara Indonesia sebagai industri strategis.

"PT Dirgantara Indonesia kan sudah ada kemampuan sendiri untuk membuat alat-alat alutsista. Saya menyayangkan juga menteri BUMN tidak menggolongkan jadi industri yang strategis," tegas dia.

"Saya berharap ada keberanian dari panglima TNI atau Menhan untuk menghentikan pembelian alutsista bekas-bekas itu agar kita tidak mengorbankan lebih banyak prajurit," pungkasnya.