Komisi I DPR Setuju RUU Keamanan Nasional Dibahas

Kamis, 30 April 2020 13:12 Reporter : Ahda Bayhaqi
Komisi I DPR Setuju RUU Keamanan Nasional Dibahas Gedung DPR. ©2015 merdeka.com/muhammad luthfi rahman

Merdeka.com - TNI menilai pandemi Covid-19 sudah masuk kategori ancaman keamanan nasional. TNI mendorong perlunya RUU Keamanan Nasional dibahas dan disahkan DPR dan pemerintah. Tujuannya agar negara memiliki regulasi keamanan nasional.

Anggota Komisi I DPR Fraksi PKS Sukamta setuju perlu adanya RUU Keamanan Nasional. Apalagi RUU itu sudah sejak lama digagas. Sejak pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Bagus. RUU kamnas kan sudah lama digagas," kata Sukamta kepada wartawan, Kamis (30/4).

Sukamta sepakat kondisi pandemi Covid-19 ini menjadi momentum tepat bagi DPR dan pemerintah untuk memikirkan kembali membahas RUU Keamanan Nasional.

"Sekarang bisa menjadi momen bagus untuk memikirkan ulang dan membahasnya," kata anggota fraksi PKS itu.

RUU Keamanan Nasional saat ini terdaftar sebagai RUU Prolegnas 2020-2024. Sukamta belum bisa menjelaskan lebih detail drafnya karena berada di pemerintah.

"Kalau drafnya masih di pemerintah," ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, TNI berpandangan penyebaran virus Corona atau Covid-19 di Indonesia telah mengancam keamanan nasional. Ancaman keamanan nasional, tidak melulu dianggap dari aksi kriminalitas, tapi juga kesehatan.

Kapuspen TNI Mayjen TNI Sisriadi mengatakan, pentingnya pemerintah memiliki regulasi tentang penanganan terkait ancaman keamanan nasional. Oleh sebab itu, dia menodong RUU Keamanan Nasional (Kamnas) kembali dibahas antara pemerintah dan DPR.

Sisriadi mengungkapkan, saat ini Indonesia belum mempunyai sistem keamanan nasional. Sehingga, perlu dibentuknya sistem keamanan nasional secara jelas, salah satunya untuk menangani virus corona yang kini masih melanda Indonesia.

"Ketika kita bicara keamanan (nasional), itu tidak bicara kriminal saja. Keamanan itu ada yang namanya keamanan individu termasuk kesehatan, lingkungan, itu kan keamanan. Jadi keamanan itu mencakup seluruh aspek kehidupan negara. Jadi sekarang ini kan masalah biologi, biologi juga kan mengancam individu kan, makanya kita sebut sebagai ancaman," ungkap Sisriadi saat dihubungi merdeka.com, Kamis (30/4).

Menurut dia, ancaman keamanan nasional, pertahanan juga sebagai ancaman nasional. Kemudian Kamtibmas juga bagian dari keamanan nasional.

TNI menggunakan istilah keamanan lebih holistik, bukan bicara masalah kriminal saja, kata Sisriadi.

Oleh karena itu, semestinya DPR harus membicarakan kembali sistem atau RUU Keamanan Nasional. Karena, RUU tersebut pernah digodok saat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi presiden Indonesia dan kini RUU tersebut belum ada atau belum adanya aturan tersebut.

"Sebenarnya ini yang kita inginkan kalau ada masalah seperti ini (Covid-19), ini undang-undang ini yang bermain. Jadi siapa melakukan apa sudah jelas, siapa yang menjadi leading sector dalam kondisi seperti ini, leading sector jelas harus Kementerian Kesehatan. Kita yang lain ikut membantu, itu yang namanya keamanan nasional sistem holistik itu," terangnya.

"Jadi bukan keamanan nasional kriminalitas, bukan itu saja, itu bagian dari keamanan nasional. Termasuk pertahanan negara itu juga bagian keamanan nasional, kesehatan, keamanan ekonomi, kalau terjadi misalnya inflasi yang tinggi, itu juga keamanan nasional bidang ekonomi," sambungnya. [noe]

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini