Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Komisi I DPR Pilih 9 Nama Calon Anggota KPI Hasil Fit and Proper Test

Komisi I DPR Pilih 9 Nama Calon Anggota KPI Hasil Fit and Proper Test Ilustrasi Gedung DPR. ©2015 Merdeka.com

Merdeka.com - Komisi I DPR telah merampungkan proses uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) periode 2019-2022. Hasilnya DPR memilih sembilan calon melalui mekanisme voting.

"Komisi I baru saja selesai melaksanakan rapat intens komisi I untuk melakukan pengambilan keputusan dari uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan selama 3 hari," kata Ketua Komisi I Abdul Kharis Almasyhari di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/7).

Sembilan anggota KPI itu adalah Nuning Rodiyah dengan 49 suara, Mulyo Hadi Purnomo 49 suara, Aswar Hasan 47 suara, Agung Supriyo 44 suara, Yuliandre Darwis 43 suara, Hardly Stefano F.P 42 suara, Irsal Ambia 41 suara. Mimah susanti 33 suara, Muhamad Reza 29 suara. Calon anggota cadangan, Ubaidilah 24 suara, Imam Mahyudi 14 suara dan Dayu Rengganis 9 suara.

Dari sembilan calon ini empat di antaranya adalah petahana anggota KPI yakni Agung Supriyo, Hardly Stefano F.P, Nuning Rodiyah dan Yuliandre Darwis. Kinerja mereka selama menjabat sebagai anggota KPI juga akan dievaluasi segera oleh Komisi I DPR.

"Untuk evaluasi KPI periode 2016-2019 kita akan melakukan evaluasi minggu depan secara keseluruhan kinerjanya dalam rapat yang ada di komisi I kalau sudah kita jadwalkan," ungkapnya.

Nama-nama yang terpilih akan segera dibawa ke rapat Badan Musyawarah (Bamus) untuk segera dibawa ke paripurna. Kemudian disampaikan kepada Presiden.

Abdul Kharis menambahkan, banyak sekali pekerjaan yang harus dilakukan periode kali ini. Karena itu dia berharap KPI bisa menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.

"Harapannya lebih baik daripada periode kemarin, dan harapannya juga bisa menjalankan tupoksi KPI dengan sebaik-baiknya, sehingga tercipta iklim penyiaran yang baik untuk bangsa dan negara Indonesia," ucapnya.

(mdk/cob)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Komisi II DPR Usul Bentuk Panja untuk Evaluasi Pemilu 2024

Komisi II DPR Usul Bentuk Panja untuk Evaluasi Pemilu 2024

Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI-Perjuangan, Endro S Yahman mengusulkan, dibentuk panja untuk evaluasi Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Komisi III DPR: Pengganti Firli Bahuri di KPK Harus Dipilih Melalui Pansel

Komisi III DPR: Pengganti Firli Bahuri di KPK Harus Dipilih Melalui Pansel

Anggota Komisi III Nasaruddin Dek Gam meminta, agar pergantian kepemimpinan di KPK harus melalui Pansel atau Panitia Seleksi.

Baca Selengkapnya
Klarifikasi Polri Terkait Pesan Jenderal Sigit soal ‘Pemimpin Melanjutkan Estafet’

Klarifikasi Polri Terkait Pesan Jenderal Sigit soal ‘Pemimpin Melanjutkan Estafet’

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Sigit mengatakan sosok presiden selanjutnya mampu meneruskan estafet kepemimpinan ke depan.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Anggota Komisi III Sebut Pengganti Firli Bahuri Harus Lewat Pansel Sesuai UU KPK

Anggota Komisi III Sebut Pengganti Firli Bahuri Harus Lewat Pansel Sesuai UU KPK

Menurutnya, perlu digarisbawahi bahwa pada saat para calon tak terpilih tersebut mengikuti proses pemilihan.

Baca Selengkapnya
Mengenal Tugas KPU dan Wewenangnya, Perlu Diketahui

Mengenal Tugas KPU dan Wewenangnya, Perlu Diketahui

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga negara yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia.

Baca Selengkapnya
Komisi III DPR Desak Temuan Pungli Rp6,1 Miliar di Rutan KPK Segera Dibereskan: Sangat Memprihatinkan

Komisi III DPR Desak Temuan Pungli Rp6,1 Miliar di Rutan KPK Segera Dibereskan: Sangat Memprihatinkan

Komisi III DPR mendesak agar perkara tersebut segera dibereskan agar KPK kembali mendapat kepercayaan publik.

Baca Selengkapnya
Komisioner KPU Diperiksa DKPP, Rekapitulasi Nasional Diskors Sementara

Komisioner KPU Diperiksa DKPP, Rekapitulasi Nasional Diskors Sementara

Pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

Baca Selengkapnya
KPU Akui Ada Salah Input Data Sirekap di 1.700 TPS

KPU Akui Ada Salah Input Data Sirekap di 1.700 TPS

Data Sirekap yang perlu perbaikan bukan hanya pemilihan presiden saja, legislatif DPR RI juga.

Baca Selengkapnya
Jelang Pencoblosan, Anies Berharap Tidak Ada Lagi Pelanggaran Etik

Jelang Pencoblosan, Anies Berharap Tidak Ada Lagi Pelanggaran Etik

DKPP menyatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari melanggar etik.

Baca Selengkapnya