Merdeka.com - Komisi I DPR mempertanyakan sumber dana yang akan digunakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dalam membangun Satelit Satria. Anggota Komisi I dari Fraksi PPP Syaifullah Tamliha menilai anggaran untuk satelit tersebut tidak jelas.

"Pertama ketidakjelasan itu. Berapa sih harga satelit itu dan juga berapa harga ground segment-nya. Sama sekali tidak dijelaskan oleh Pak Menteri berapa anggaran yang dibutuhkan," ujar Syaifullah dalam RDP di Kompleks DPR RI, Jakarta, Rabu (5/2).

Syaifullah mengaku Kemenkominfo pernah membahas soal anggaran yang digunakan untuk membangun satelit tersebut, yakni sebesar Rp81 triliun. Namun, dia mengaku tidak mengetahui lebih lanjut evaluasi atas rencana anggaran tersebut.

Lebih lanjut, dia menilai Negara akan terbebani jika nilai proyek satelit Satria mencapai puluhan triliun. Dia memperkirakan Pemerintah hanya mampu menanggung anggaran untuk proyek sebesar Rp3,1 triliun.

"Kalau mengandalkan dari APBN hanya bayar Rp3,1 triliun kita sangat mendukung. Tapi kalau soal anggaran yang begitu besar ini menjadi problem. Anggaran menjadi problem di setiap lembaga dan Kementerian," ujarnya.

Di sisi lain, Syaifullah mengingatkan PNBP Kemenkominfo jauh lebih rendah dari nilai proyek satelit Satria. Dia juga mengaku ragu Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan memenuhi permintaan Kemenkominfo jika mengandalkan APBN. Sebab, dia menyebut Kemenkeu tidak pernah hadir untuk membahas proyek tersebut.

"Kalau tidak ada jaminan dari Menteri Keuangan dari mana kita bisa membayar proyek Satria ini," tegas Syaifullah.

Menanggapi hal itu, Pengamat Telekomunikasi Heru Sutadi menyarankan proyek SATRIA dibatalkan saja ketimbang menjadi beban keuangan negara.

"Kita sudah ada pelajaran pahit dari pengadaan satelit komunikasi pertahanan nasional yang gagal total di periode pertama Presiden Jokowi. Baiknya batalkan saja Satria," pungkasnya.