Komisi I DPR Minta TNI All Out Dukung Pelaksanaan PPKM Darurat
Merdeka.com - Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid meminta institusi TNI maksimal atau all out mendukung pelaksanaan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang telah diputuskan oleh Pemerintah.
Menurut dia, peran TNI tidak hanya diperlukan untuk membantu pelaksanaan PPKM Mikro Darurat, namun juga krusial dalam membantu Pemerintah dalam mencapai target vaksinasi satu juta per hari, khususnya di Pulau Jawa dan Bali.
"Saat ini kita pada dasarnya sedang menghadapi perang untuk mengakhiri pandemi ini, dan strategi pertahanan yang terbaik sejatinya ialah pertahanan untuk melindungi dan mencegah jatuhnya korban yang lebih banyak lagi akibat Covid-19," kata Meutya dalam keterangannya, di Jakarta, Kamis (1/7).
Dia mengatakan melihat kondisi yang ada, masyarakat tidak bisa lagi setengah-setengah dalam upaya meningkatkan pertahanan dalam melawan pandemi Covid-19. Menurut dia, salah satunya dapat dilakukan melalui percepatan dan peningkatan jumlah vaksinasi.
Selain itu, Meutya mendukung keputusan pemerintah pusat untuk memberlakukan PPKM Mikro Darurat di Pulau Jawa dan Bali selama tiga pekan ke depan yang akan dimulai sejak 3 Juli mendatang.
Menurut dia, kebijakan tersebut penting untuk dilakukan saat ini guna menekan dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Pulau Jawa dan Bali yang mengalami lonjakan kasus Covid-19 pada satu bulan terakhir.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo resmi mengumumkan PPKM Darurat seiring dengan terjadinya lonjakan kasus Covid-19 di sejumlah daerah di Indonesia.
"Saya memutuskan untuk memberlakukan PPKM Darurat sejak tanggal 3-20 Juli 2021 khusus di Jawa-Bali," kata Jokowi dalam keterangan pers seperti yang disiarkan youtube Sekretariat Presiden, Kamis (1/7).
Menurut Presiden, pembatasan aktivitas masyarakat ini akan dilakukan dengan lebih ketat dibandingkan sebelumnya, dan pengaturannya akan dilakukan oleh Menko Kemaritiman dan Investasi.
Dia meminta kepada seluruh masyarakat untuk lebih disiplin dan mematuhi peraturan PPKM Darurat demi keselamatan bersama.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
TKN Beberkan Dugaan Indikasi Upaya Penggagalan Pemilu 2024
Ada juga upaya membenturkan aparat Polri dan TNI dengan masyarakat.
Baca SelengkapnyaPesan Tegas Jenderal TNI ke Prajurit Jelang Pemilu 2024
Kasad meminta jika ada prajurit yang tidak netral untuk segera melaporkan ke institusi TNI.
Baca SelengkapnyaMeutya Hafid Bela Prabowo: Menteri Pertahanan yang Pernah Lakukan Rapat Setengah Terbuka
Biasanya rapat Komisi I DPR dengan Menteri Pertahanan memang bersifat tertutup karena menyangkut rahasia dan keamanan negara.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Peta Partai yang Mendukung dan Menolak Hak Angket Kecurangan Pemilu di DPR
Wacana hak angket untuk mengusut kecurangan Pemilu 2024 masih bergulir.
Baca SelengkapnyaSoal Isu Pemakzulan Jokowi, PDIP Ingatkan Pemimpin Harus Jalankan Amanah Rakyat
PDIP juga meminta isu pemakzulan terhadap Jokowi ini bisa segera direspons agar tak menimbulkan gerakan yang lebih besar lagi.
Baca SelengkapnyaDigugat AMAN soal RUU Masyarakat Adat, DPR Bilang Begini
Aliansi Masyarakat Adat Nasional menggugat DPR dan pemerintah ke PTUN karena dianggap abai
Baca SelengkapnyaKomisi III DPR Desak Temuan Pungli Rp6,1 Miliar di Rutan KPK Segera Dibereskan: Sangat Memprihatinkan
Komisi III DPR mendesak agar perkara tersebut segera dibereskan agar KPK kembali mendapat kepercayaan publik.
Baca SelengkapnyaTak Hadiri Sidang PTUN, Negara Dianggap Abai pada RUU Masyarakat Adat
Pemerintah tak hadir dalam sidang lanjutan gugatan atas abainya negara dalam pembentukan RUU Masyarakat Adat
Baca SelengkapnyaRatusan PNS dan PPPK Dimutasi Jadi Pegawai Otorita Ibu Kota Nusantara
Setiap anggota PNS dan PPPK berpeluang dimutasi ke Otoritas IKN asal memenuhi kualifikasi tertentu.
Baca Selengkapnya