Merdeka.com - Bareskrim Polri telah menetapkan tersangka peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Andi Pangerang Hasanuddin alias APH. Hal itu buntut dari komentar Andi melalui akun facebooknya yang menyebut 'Halalkan Datah Muhammadiyah'.

Lantas, bagaimana status kepegawaian Andi di BRIN? Tercatat ia telah menjadi pegawai BRIN sejak Tahun 2021.

Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Adi Vivid Bachtiar mengatakan Andi akan menjalani sidang komisi kode etik di tempatnya bekerja.

"Yang bersangkutan adalah pegawai BRIN sejak 2021, kemudian dari BRIN akan melakukan sidang komisi kode etik," kata Adi Vivid dalam jumpa pers di Bareskrim Polri, Senin (1/5).

Terkait status kepegawaian Andi, akan diputuskan oleh BRIN. "Nanti akan ditindaklanjuti oleh BRIN juga untuk status kepegawaiannya," bebernya.

Sementara itu, Karopenmas Divhumas Polri Brigen Ahmad Ramadhan mengimbau kepada masyarakat agar menjadikan pembelajaran atas kasus yang menimpa Andi.

"Pelajaran bagi seluruh masyarakat Indonesia yg menggunakan medsos. Itu saya mengimbau, Polri mengimbau agar memanfaatkan ruang digital dengan sehat. Tidak memanfaatkan untuk menyampaikan ujaran kebencian," imbaunya.

Peneliti BRIN Andi Pangerang kini dijerat Pasal 45 a ayat 2 juncto Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE dengan ancaman pidana paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar dan Pasal 45 b juncto Pasal 29 Undang-Undang ITE dengan ancaman penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak Rp750 juta.