Koalisi Masyarakat Sipil Soroti Transparansi Draf RKUHP yang Tidak Merata

Selasa, 6 Desember 2022 21:07 Reporter : Rahmat Baihaqi
Koalisi Masyarakat Sipil Soroti Transparansi Draf RKUHP yang Tidak Merata Koalisi Masyarakat Sipil Demo Tolak RUU KUHP. Rahmat Baihaqi

Merdeka.com - Elemen massa yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil melancarkan aksi demo tolak Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang baru saja disahkan DPR dalam sidang paripurna Selasa (6/12). Koalisi Masyarakat Sipil menyoroti pelbagai hal saat menyampaikan aksinya.

Salah satunya tidak adanya keterbukaan antara pemerintah kepada masyarakat terkait draf RUU KUHP tersebut. Terlebih masyarakat juga tidak turut dilibatkan saat penggodokan RUU KUHP tersebut.

"Bagaimana kita bisa berpartisipasi jika kita enggak tahu draf mana yang sedang dibahas. Partisipasi itu juga tidak terjadi," ujar pengacara hukum Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Citra Referandum saat ditemui di depan gerbang gedung DPR, Selasa (6/12).

2 dari 2 halaman

Pemerintah Hanya Menggugurkan Kewajiban

Citra berpendapat bahwa pemerintah hanya sekedar menggugurkan kewajibannya dengan mempresentasikan RKUHP di hadapan masyarakat. Namun tidak turut mempertimbangkan pendapatnya.

"Padahal pendapat masyarakat juga menggunakan kajian," ujar Citra.

Terlebih dia mengira hanya orang-orang tertentu saja yang paham betul perihal RKUHP. "Jangan-jangan yang tahu RKUHP ini cuma warga Gatot Subroto nih," ujar dia.

Lebuh lanjut, meskipun pihak DPR sudah menyarankan untuk ke pihak Mahkamah Konstitusi (MK) agar mengadukan apabila pasal yang bermasalah, dirasanya itu tidak berguna.

"Kalau pertanyaan ke MK atau tidak, MK itu memang sudah diarahkan oleh pemerintah, oleh DPR jadi artinya itu medium memang sudah dikondisikan," tegas Citra.

Diberikan sebelumnya, DPR resmi mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi Undang-undang dalam rapat paripurna hari ini, Selasa (6/12). Pengesahan tersebut dilakukan usai laporan dari Ketua Komisi III DPR mengenai pembahasan RKUH oleh Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul.

Rapat paripurna kali ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang didampingi oleh Rachmat Gobel dan Lodewijk Freidrich Paulus.

Dasco pun menanyakan kepada para anggota DPR RI yang hadir dalam rapat paripurna mengenai persetujuan RKUHP menjadi UU.

"Apakah RUU KUHP dapat disahkan jadi UU?," kata Dasco.

"Setuju," jawab para anggota.

[gil]

Baca juga:
Menkum HAM Minta Masyarakat Tak Ragu Kredibilitas Hakim MK Adili Gugatan RUU KUHP
KSP: Pengesahan UU KUHP Langkah Nyata Reformasi Hukum Pidana
Yasonna Nilai Demo KUHP Gelar Tenda di Depan DPR Tidak Ada Gunanya
Protes Pengesahan RKUHP, Masyarakat 'Berkemah' Depan Gedung DPR
Aksi Walk Out Warnai Pengesahan UU KUHP di DPR
Pasal Penghinaan Presiden dan Lembaga Negara, Ketua MKD Minta Kritik Jangan Dipidana
Aksi Massa Camping di DPR Tolak UU KUHP

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini

Opini