KLHK Ungkap Izin Pakai Kawasan Hutan di Kalimantan Selatan Seluas 56,243 Hektar

Sabtu, 23 Januari 2021 16:30 Reporter : Fikri Faqih
KLHK Ungkap Izin Pakai Kawasan Hutan di Kalimantan Selatan Seluas 56,243 Hektar Hutan Kalimantan. ©AFP PHOTO/Bay Ismoyo

Merdeka.com - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyatakan, di wilayah Kalimantan Selatan (Kalsel) sampai tahun 2020 ada 93 izin pinjam pakai kawasan hutan yang masih aktif dan mencakup area seluas 56.243 hektare atau 5,92 persen dari luas kawasan hutan lindung dan hutan produksi di provinsi itu.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Nunu Anugrah mengatakan bahwa luas total kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Selatan kurang lebih 1.664.000 hektare dan sekitar 950.800 hektare di antaranya merupakan kawasan hutan lindung dan hutan produksi.

Di Provinsi Kalimantan Selatan, menurut data kementerian, hingga tahun 2020 ada enam izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) non-tambang yang aktif dan mencakup area seluas 1.165 hektare. IPPKH non-tambang meliputi kegiatan seperti pembangunan jalan dan jaringan komunikasi.

Sedangkan IPPKH pertambangan (batu bara, bijih besi, dan galian C) yang aktif tercatat sebanyak 87 dengan luas area kurang lebih 55.078 hektare atau 5,79 persen dari luas kawasan hutan lindung dan hutan produksi.

Dari 87 IPPKH Pertambangan di Kalimantan Selatan, ada 55 IPPKH dengan cakupan area kurang lebih 43.744 hektare yang terbit sebelum 20 Oktober 2014.

IPPKH yang terbit setelah 20 Oktober 2014 sampai dengan tahun 2020 tercatat sebanyak 32 dengan luas area kurang lebih 11.334 hektare.

Menurut data KLHK tahun 2019, aktivitas diindikasikan hanya dilakukan di area dengan luas sekitar 30.841 hektare dari total 55.078 hektare luas cakupan IPPKH pertambangan.

Seperti dilansir dari Antara, luas bukaan tambang di areal IPPKH tersebut lebih kecil jika dibandingkan bukaan tambang di luar kawasan hutan yang seluas kurang lebih 53.456 hektare menurut KLHK.

Pemerintah mengeluarkan IPPKH untuk kegiatan di luar sektor kehutanan di kawasan hutan.

Permohonan penggunaan kawasan hutan wajib dilengkapi dengan rekomendasi dari gubernur, dokumen lingkungan, serta izin sektor tambang (IUP/PKP2B/KK) dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan pemerintah daerah.

Pengajuan perpanjangan IPPKH juga wajib dilengkapi dengan izin sektor yang masih berlaku, dokumen lingkungan, citra satelit, dan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi dengan melibatkan Balai Pemantapan Kawasan Hutan, Dinas ESDM, Dinas Lingkungan Hidup, Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, dan Balai Pengelolaan Hutan Produksi.

Dokumen-dokumen tersebut menjadi bahan penelaahan dan pertimbangan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam memberikan atau menolak permohonan perpanjangan IPPKH.

Baca Selanjutnya: Menyusul banjir yang melanda kawasan...

Halaman

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini