Merdeka.com - Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta sepakat dengan usulan satu anggota dewan didampingi satu tenaga ahli. Tenaga ahli ini dinilai dapat meningkatkan kinerja para anggota dewan.

Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta, Basri Baco, mengatakan dilihat dari intensitas kerja, layak setiap anggota dewan disiapkan satu tenaga ahli. Dia membandingkan dengan DPR RI yang didampingi lima tenaga ahli dan dua asisten pribadi.

"Rasanya repot kalau kita enggak punya tenaga ahli. Kemarin kan cuma ada tenaga ahli fraksi. Kalau usulan kami, setiap anggota dewan pun (ada) tenaga ahli. Kedua, fraksi juga harus ada tenaga ahli. Jadi dibedakan," jelasnya, Selasa (3/9).

Tenaga ahli untuk anggota dewan mengurusi atau mendampingi anggota, sementara tenaga ahli fraksi mengurusi urusan komisi, badan, dan alat kelengkapan dewan lainnya. Basri mengatakan pihaknya juga akan mengusulkan perubahan aturan terkait tenaga ahli ini. Di dalam PP memang tak diperbolehkan ada tenaga ahli untuk anggota dan hanya diatur tenaga ahli untuk fraksi. Dalam pembahasan tatib, pihaknya akan mengundang Kementerian Dalam Negeri untuk membahas hal ini.

"Narasumber nanti dari Kemendagri, dan harus dimunculkan di tatib kalau bisa, supaya kuat. Di PP (Nomor) 18, informasi dari teman-teman kemarin, sebelumnya kan ada tenaga ahli, cuma kemarin enggak ada, hanya fraksi. Tapi di dalam (PP) 18 itu diterangkan bahwa tenaga ahli itu adalah fraksi, anggota enggak. Tapi tidak ditentukan bahwa anggota dewan tidak boleh memiliki tenaga ahli. Jadi masih debatable pasalnya. Artinya masih bisa digoyang.

Cuma mungkin agar tidak ilegal, harus ada payung hukumnya. Ini sedang didiskusikan," jelasnya.

Jika dilihat dari segi anggaran menurutnya tak akan membengkak secara signifikan. Basri membandingkan dengan APBD DKI Jakarta yang mencapai puluhan triliun.

"Mengenai anggaran saya rasa enggak signifikan, enggak sebanding daripada triliunan APBD kita terus juga perjuangan anggota dewan untuk bisa sampai ke sini itu," jelasnya.

Dengan penambahan tenaga ahli, maka harus ada jaminan kinerja dewan akan lebih baik. Misalnya dalam satu bulan harus ada perda yang bisa disahkan.

"Intinya kami mengusulkan bahwa tenaga ahli ada demi meningkatkan kinerja dewan dan bisa dievaluasi. Biar kita juga semangat," ujarnya.

"Parameternya apa? Perda selesai lebih banyak atau segala macam. Tenaga ahli itu idealnya bantu kita. Kita sibuk komisi segala macam, dia baca itu, apa konklusinya, apa poin-poinnya lalu kasih ke kita. Bahan selesai," lanjutnya.

Syarat perekrutan tenaga ahli juga harus ditetapkan. Syaratnya minimal pendidikan S1.

"Minimal sarjana S1 dan kalau bisa S2 Alhamdulillah. Kalau ada yang memaksa memasukan tenaga ahli lulusan SMA itu unsur tenaga ahlinya dipertanyakan itu," tutupnya.