Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Klaim punya banyak stok, PKB sebar 1.000 kiai perangi radikalisme

Klaim punya banyak stok, PKB sebar 1.000 kiai perangi radikalisme kyai garut doakan jokowi. ©2014 merdeka.com/imam buhori

Merdeka.com - Radikalisme dan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) mendapat perhatian khusus di Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang digelar selama dua hari di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta.

Sebagai upaya menangkal radikalisme dan Gafatar yang kerap dikaitkan dengan Islam, PKB akan menyebar 1.000 kiai untuk membantu masyarakat memahami Islam dengan baik. Langkah ini dilakukan agar masyarakat tidak mudah terhasut ajaran yang melenceng dari Islam. Radikalisme hanya bisa ditangkal dengan persuasif, bukan kekerasan.

Sekjen PKB Abdul Kadir Karding menuturkan, kiai yang akan dikirim harus yang mempunyai kapasitas dan sesuai kualifikasinya. Pengiriman para kiai ini sepenuhnya akan dibiayai PKB.

"Kita kan punya banyak stok kiai yang sebenarnya tiap hari pekerjaannya berdakwah untuk Islam yang Rahmatan Lil'Alamin," kata Abdul usai Mukernas di JCC, Jakarta, Sabtu (6/2).

PKB secara khusus menempatkan para kiai ke daerah yang selama ini dikenal rawan penyebaran paham radikalisme. Menurutnya, para kiai juga akan melibatkan diri dalam komunitas di masyarakat. "Fokusnya di Jateng, Jatim, yang besar-besar. Termasuk Jakarta dan Poso Insya Allah kita akan turun juga," jelas dia.

Adapun Pelaksananya dilakukan dalam waktu dekat. Para kiai akan mendatangi pengungsi atau mereka yang terindikasi mengikuti paham radikalisme dengan memberikan dukungan baik berupa dakwah dan sebagainya.

(mdk/noe)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jadikan Perbedaan Kekuatan Cegah Masuknya Paham Radikal Intoleran

Jadikan Perbedaan Kekuatan Cegah Masuknya Paham Radikal Intoleran

Masyarakat jangan mudah terpapar informasi hoaks dan ujaran kebencian yang dapat memicu konflik.

Baca Selengkapnya
Perangi Radikalisme dan Terorisme dengan Moderasi Beragama

Perangi Radikalisme dan Terorisme dengan Moderasi Beragama

Di tengah upaya membumikan toleransi pada keberagaman, kelompok radikal melakukan framing terhadap moderasi beragama.

Baca Selengkapnya
Gencarkan Narasi Damai, Perbedaan Jangan Dianggap Permusuhan

Gencarkan Narasi Damai, Perbedaan Jangan Dianggap Permusuhan

Narasi-narasi provokatif dapat memicu perpecahan harus dihindari terlebih di tahun politik.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Pj Kepala Daerah Dicopot karena Tak Netral Jelang Pemilu, BKN Beri Penjelasan Begini

Pj Kepala Daerah Dicopot karena Tak Netral Jelang Pemilu, BKN Beri Penjelasan Begini

BKN terus mengimbau seluruh pegawai ASN untuk berhati-hati di tahun politik, karena banyak hal yang dapat menyebabkan pegawai ASN terlibat politik praktis.

Baca Selengkapnya
Jangan Termakan Hasutan Kelompok Intoleran Jelang Nataru

Jangan Termakan Hasutan Kelompok Intoleran Jelang Nataru

Jangan sampai dimanfaatkan untuk menyebarkan narasi intoleransi, bahkan mengarah pada aksi radikal terorisme.

Baca Selengkapnya
JK Kritik Netralitas Jokowi di Pilpres 2024, Ini Respons Istana

JK Kritik Netralitas Jokowi di Pilpres 2024, Ini Respons Istana

JK menyatakan bahwa semua pejabat sampai kepala pemerintah, presiden turut diambil sumpahnya agar berlaku adil bagi masyarakat.

Baca Selengkapnya
Lonjakan Suara PSI Capai 3,13 Persen Dinilai Tak Masuk Akal

Lonjakan Suara PSI Capai 3,13 Persen Dinilai Tak Masuk Akal

Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis mempertanyakan penyebab suara PSI yang dalam enam hari terakhir mengalami lonjakan drastis

Baca Selengkapnya
Dalih Pegawai KPK Terlibat Skandal Pungli di Rutan: Untuk Biaya Makan dan Ongkos Bekerja

Dalih Pegawai KPK Terlibat Skandal Pungli di Rutan: Untuk Biaya Makan dan Ongkos Bekerja

Hal itu diungkapkan Dewan Pengawas KPK saat menggelar sidang putusan etik 15 pegawai kluster kelima kasus pungli di rutan KPK.

Baca Selengkapnya
PKS Minta Publikasi Sirekap Dihentikan, Ini Alasannya

PKS Minta Publikasi Sirekap Dihentikan, Ini Alasannya

KPU diminta tidak mempublikasikan hasil yang justru berbeda karena banyaknya temuan kesalahan.

Baca Selengkapnya