Merdeka.com - Konsul Jenderal RI (KJRI) di Jeddah, Eko Hatono, mengatakan jemaah Indonesia belum bisa memasuki Arab Saudi untuk melaksanaan ibadah umrah. Hal ini terkendala masalah teknis, di antaranya vaksin dan barcode PeduliLindungi.

Terkait vaksin, kata Eko, berdasarkan aturan sementara jemaah asing yang sudah mendapatkan vaksin Covid-19 seperti digunakan Arab Saudi bisa langsung menjalankan ibadah umrah. Sementara jemaah asing mendapatkan vaksin selain digunakan Arab Saudi harus memperoleh booster minimal satu kali dari jenis vaksin yang dipakai Saudi Arabia itu.

Saat ini, Arab Saudi menggunakan empat jenis vaksin, yakni Pfizer, Moderna, AstraZeneca, dan Johnson and Johnson.

"Jadi sampai nanti ada kesepakatan, sampai ada pengaturan mengenai booster dan mengenai vaksin ini, maka jemaah asing belum bisa masuk," kata Eko dalam diskusi virtual, Kamis (21/10).

Kendala berikutnya, Arab Saudi belum bisa membaca barcode PeduliLindungi jemaah umrah Indonesia. Padahal, PeduliLindungi berperan penting untuk menyampaikan status kesehatan jemaah umrah Indonesia kepada petugas Arab Saudi, termasuk status vaksinasi.

"Kami sudah mencoba, teman-teman di lapangan sudah mencoba untuk mencocokkan, memastikan barcode yang kita punya di PeduliLindungi itu bisa dibaca oleh petugas Arab Saudi. Sampai sekarang tidak bisa. Tanpa dibaca itu, tidak mungkin jemaah bisa masuk ke Masjidil Haram," jelasnya.

Eko menekankan, pihaknya belum bisa memastikan kapan jemaah umrah Indonesia bisa memasuki Arab Saudi. Sebab, penyelesaian masalah teknis soal vaksin dan barcode PeduliLindungi bersifat situasional.

"Masih belum bisa dipastikan kapan kira-kira pembicaraan itu akan selesai dan kapan kira-kira jemaah kita bisa masuk ke Saudi. Karena memang ya teknis. Saya juga kalau kita tanya mungkin teman-teman teknis mengatakan 10 hari, tapi ya pembicaraan sangat dinamis di lapangan," tuturnya.

"Mungkin perkiraan teman-teman Kemkes di Jakarta 'oh mungkin seminggu, 10 hari selesai'. Tapi ternyata ada perkembangan di lapangan yang membuat mereka tidak bisa menentukan kapan hasil kesepakatan itu bisa tercapai," sambungnya.

Eko menambahkan, nota diplomatik dari Kedutaan Besar Arab Saudi kepada Kementerian Luar Negeri Indonesia pada awal Oktober lalu bukan memastikan jemaah umrah Indonesia resmi bisa memasuki Arab Saudi. Nota tersebut hanya surat pemberitahuan bahwa Arab Saudi sudah mempertimbangkan membuka kembali pintu bagi jemaah umrah Indonesia untuk melakukan umrah.

"Saya luruskan bahwa yang dimaksud dengan nota diplomatik itu bukan ditandatangani. Itu semacam surat, istilahnya nota diplomatik, surat dari kedutaan besar Arab Saudi kepada Menlu. Jadi intinya memberitahukan. Kalau ditandatangani berarti ada kesepakatan kedua belah pihak," terangnya.