Merdeka.com - Setelah desakan agar dirinya mundur semakin menguat, Soeharto akhirnya pasrah. Penguasa orde baru itu pun siap meninggalkan kursi presiden yang dia duduki selama 32 tahun itu.

Namun hingga 20 Mei 1998 malam, Soeharto masih bimbang. Bukan karena harus meninggalkan kursi presiden, Soeharto bimbang untuk menyerahkan negara ini kepada wakil presidennya saat itu, BJ Habibie. Di mata Soeharto, Habibie adalah kawan dekat, cerdas dan cekatan, namun belum 'kuat' untuk menjadi penguasa di nusantara.

Probosutedjo, adik Soeharto, yang berada di kediaman Jalan Cendana, malam itu, mengungkapkan, Soeharto pada malam itu terlihat gugup dan bimbang. "Pak Harto gugup dan bimbang, apakah Habibie siap dan bisa menerima penyerahan itu," ujarnya.

Mendengar kata-kata Pak Harto ini, konon Habibie sangat tersinggung. Sebab, hubungan Pak Harto dan Habibie lebih daripada sekadar dua sahabat politik.

Entah apa yang membuat Soeharto bimbang untuk memberikan kursi presiden kepada Habibie, namun kini sebagian orang memiliki jawabannya sendiri. Sebagian orang menyebut bahwa pemimpin atau Presiden Indonesia harus Jawa. Bila bukan Jawa, nusantara akan terpecah.

Mitos atau kabar burung itu seakan menjadi legitimasi saat Timor-Timur akhirnya lepas dari pangkuan Ibu Pertiwi. Timor-timur lepas setelah pria kelahiran Pare-pare itu menjabat sebagai Presiden ketiga di republik ini.

Banyak pihak menyebut bahwa lepasnya Timor-Timur memang karena Habibie yang saat itu menyetujui adanya jejak pendapat atau referendum. Timor Timur lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menjadi negara terpisah yang berdaulat pada tanggal 30 Agustus 1999.

Lepasnya Timor Timur di satu sisi memang disesali oleh sebagian warga negara Indonesia, tapi di sisi lain membersihkan nama Indonesia yang sering tercemar oleh tuduhan pelanggaran HAM di Timor Timur.

Hal inilah yang mendorong pihak oposisi yang tidak puas dengan latar belakang Habibie semakin giat menjatuhkan Habibie. Upaya ini akhirnya berhasil dilakukan pada Sidang Umum 1999, Habibie memutuskan tidak mencalonkan diri lagi setelah laporan pertanggungjawabannya ditolak oleh MPR.

Lalu benarkah bahwa presiden Republik Indonesia harus Jawa? ataukah itu hanya sebatas mitos?