Khofifah Minta Kepala Daerah di Jatim Bentuk Satgas Penanganan PMK
Merdeka.com - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta para kepala daerah yang ada di wilayahnya segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) guna penanganan wabah ini lebih lanjut.
"Bupati dan wali kota mohon segera mengeluarkan SK pembentukan Satgas PMK ini dan segera berkoordinasi dengan Dandim dan Kapolres," kata Khofifah dalam Rapat Koordinasi Percepatan Penanggulangan PMK di Kota Malang, Jawa Timur dilansir Antara, Senin (30/5).
Khofifah menjelaskan, Satgas Penanganan PMK tersebut merupakan tim gabungan dari jajaran TNI, Polri dan sejumlah instansi terkait. Satgas PMK tersebut, harus segera dibentuk terutama pada sejumlah titik yang menjadi tempat pengumpulan hewan kurban.
"Terutama pada titik-titik pengumpulan hewan kurban. Sehingga hari ini harus lebih restriktif tempat di mana masyarakat bisa mengakses hewan kurban," katanya.
Selain membentuk Satgas di kabupaten dan kota, Khofifah juga meminta para bupati dan wali kota untuk menyiapkan anggaran pengadaan obat-obatan, sarana pendukung pengendalian dan operasional petugas vaksinasi PMK.
Selain itu, lanjutnya, juga melakukan pemetaan status bebas, tertular dan terduga berdasarkan kecamatan atau desa. Pendataan tersebut perlu dilakukan sebagai salah satu persiapan untuk pelaksanaan pemberian vaksin terhadap hewan ternak.
"Pendataan untuk kesiapan vaksinasi, termasuk juga persiapan SDM yang meliputi dokter hewan di Jatim sebanyak 950 orang dan paramedis veteriner sebanyak 1.500 orang. Ini untuk pelaksanaan pengobatan dan vaksinasi," ujarnya.
Ia menambahkan, permasalahan PMK tersebut harus terus menjadi perhatian semua pihak karena memberikan dampak ekonomi yang cukup besar.
Hal ini dapat dilihat dari Produk Regional Domestik Bruto (PDRB) Jatim 2021 yang sebesar Rp 2.454,5 triliun, dengan kontribusi kambing dan sapi mencapai 0,92 persen PDRB Jatim atau sebesar Rp22,58 triliun.
"Apalagi di Jatim banyak peternak rakyat sehingga dampaknya sangat terasa. Untuk itu, betul-betul langkah promotif, preventif, sampai dengan langkah kuratif dan rehabilitatif penanganan PMK ini harus dilakukan," ujarnya.
Tercatat, hingga 29 Mei 2022, jumlah kasus PMK di Jatim berjumlah 17.934 ekor yang tersebar di 25 kabupaten dan kota di Jatim. Dari jumlah tersebut, 15.521 ekor sapi dilaporkan sakit, 2.289 ekor sembuh, dan 124 ekor mati.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Khofifah Ditugaskan jadi Dewan Pengarah TKN, Bakal Ambil Cuti untuk Kampanye Prabowo-Gibran
Khofifah Indar Parawansa resmi mendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka
Baca SelengkapnyaKetum PBNU Sindir Cak Imin: Yang Meragukan NU-nya Khohifah Malah Enggak Pernah Jadi Pengurus
Ia menyentil, jika pihak yang meragukan ke NU an dari Khofifah Indar Parawansa adalah justru tidak pernah menjadi pengurus dari organisasi NU.
Baca SelengkapnyaPergerakan Informan Dalam Kelompok Bersenjata Papua, Satgas TNI/Polri Dapat Kabar Penting
Satgas gabungan TNI/Polri berhasil lumpuhkan 3 anggota KKB Papua. Berikut informasi selengkapnya.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
PKB Tancap Gas, Mulai Jaring Calon Kepala Daerah di Sulsel untuk Pilkada 2024
PKB membentuk tim petunjuk teknis penjaringan calon kepala daerah di Sulsel.
Baca SelengkapnyaDieksekusi, 78 Pegawai KPK Serentak Minta Maaf Terlibat Pungli di Rutan
Permintaan maaf tersebut dibacakan langsung oleh para pegawai yang dijatuhi sanksi berat oleh Dewan Pengawas (Dewas) KPK.
Baca SelengkapnyaTak Penuhi Rasa Keadilan, KPK Banding Atas Vonis Eks Komisaris Wika Beton
Hakim kemudian menjatuhkan vonis 5 tahun penjara terhadap terdakwa.
Baca SelengkapnyaMahfud Mundur, Istana Pastikan Fungsi Kemenko Polhukam Tetap Berjalan Baik
Ari menekankan bahwa penyelenggaraan pemerintah dan fungsi yang dijalankan Kemenko Polhukam tetap berjalan seperti biasa.
Baca SelengkapnyaSatgas Urai Kemacetan Polri Disebar di Setiap Polda Mulai Banten hingga Jatim Sesuai Jam Rawan Macet
Petugas juga melakukan pemetaan sejumlah titik rawan macet.
Baca SelengkapnyaKisah Jokowi dan Ahok yang Kini Pisah Jalan
Alasan Ahok mengundurkan diri dari jabatan Komisaris Utama PT Pertamina agar fokus kampanye mendukung Ganjar-Mahfud dalam Pilpres 2024.
Baca Selengkapnya