Merdeka.com - Dana desa untuk tahap pertama di tahun 2020 ini telah dicairkan. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengingatkan pada para penerima dana desa ini agar direalisasikan untuk kegiatan padat karya tunai.

Khofifah mengatakan, program padat karya tunai ini diakuinya akan sangat membantu dalam ketahanan ekonomi di desa. Ia beralasan, dengan program padat karya tunai, maka akan terjadi perputaran uang.

"Jika ada perputaran uang, maka daya beli masyarakat di desa mengalami kenaikan, karena ada pekerjaan. Apalagi padat karya tunai desa itu tenaga kerjanya diprioritaskan pada kelompok miskin, setengah penganggur, dan penganggur. Sehingga semua masyarakat yang di desa itu kemudian menjadi dinamis," katanya saat acara Percepatan Penyaluran dan Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 di Grahadi, Jumat (21/2) malam.

Ia menambahkan, program tersebut penting karena dapat menjadi percepatan kesejahteraan masyarakat desa. "Kita ingin secara lebih komprehensif untuk proses percepatan penyejahteraan masyarakat di desa," terangnya.

Sementara itu, Menteri Pembangunan Desa Tertinggal (PDT) dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar mengapresiasi proses positif Pencairan, penyerapan, serta pemanfaatan dana desa di Jawa Timur. Terkait dengan pemanfaatannya dana desa ini, Halim sepakat agar dana desa sepenuhnya digunakan untuk Padat Karya Tunai Desa.

"Bu Gubernur sudah sangat proaktif untuk percepatan dan kecepatan penyaluran dan pemanfaatan dana desa. Jawa Timur sudah bagus, tinggal genjot lagi untuk percepatan," ujarnya.

Untuk di Jatim sendiri, Halim mengakui masih ada sekitar 10 Kabupaten yang belum mengeluarkan Perbup (Peraturan Bupati), dan 20 yang belum memberikan surat kuasa pencairan ke KPN (Kantor Perbendaharaan Negara). Hal itu pun berdampak pada proses pencairan dana desa.

"Mudah-mudahan Februari ini selesai, sehingga Maret seluruh desa di Jawa Timur sudah dapat melaksanakan Padat Karya Tunai Desa dengan baik," tuturnya.