Better experience in portrait mode.
Khofifah Dilaporkan ke KPK atas Dugaan Korupsi Progam Kemensos Tahun 2015 Rp98 Miliar

Menteri Sosial Dilaporkan ke KPK atas Dugaan Korupsi Program Kemensos

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa dilaporkan ke KPK atas dugaan korupsi program verifikasi validasi Kemensos tahun 2015.

Dalam laporannya, disebutkan bahwa negara mengalami kerugian hingga miliaran rupiah akibat program tersebut.

Selain Khofifah, Kepala Pusdatin Kemensos Mumu Suherlan juga dilaporkan terlibat dalam kasus korupsi tersebut.

KPK akan menelaah laporan tersebut dan memastikan apakah termasuk dalam kategori tindak pidana korupsi.

Geser👉
Kejagung Sukses Pemulihan Kerugian Negara Rp 23 Triliun

Kejagung Sukses Pemulihan Kerugian Negara Rp 23 Triliun

DPR meminta Kejagung konsisten tangani kasus 'kakap', membuat Kejagung menjadi lembaga penegak hukum yang selalu dapat diandalkan oleh masyarakat.

Jaksa Agung ST Burhanuddin menyampaikan bahwa Kejagung berhasil melakukan 86 pendampingan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan memulihkan serta menyelamatkan keuangan negara di bidang Pidsus sebesar Rp 1,36 triliun.

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengapresiasi besarnya pemulihan kerugian negara yang dilakukan oleh Kejagung, menegaskan bahwa penegakkan hukum tidak hanya tentang pemidanaan penjara, tetapi juga menutup kerugian negara.

Sahroni berpesan agar Kejagung bisa konsisten menjaga kinerja cemerlangnya dan menuntaskan semua kasus yang tengah ditangani, seperti kasus 'kakap' timah dan emas 109 ton.

Geser👉
KPK Geledah Tempat Terkait Kasus Korupsi Bansos Presiden

KPK Geledah Tempat Terkait Kasus Korupsi Bansos Presiden

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di Jabodetabek terkait kasus dugaan korupsi Bansos Presiden Joko Widodo untuk penanganan Covid-19.

Tim penyidik KPK telah menetapkan Ivo Wongkaren sebagai tersangka dalam kasus Banpres yang terungkap setelah Operasi Tangkap Tangan (OTT) Juliari Batubara, mantan Menteri Sosial.

Kasus korupsi Banpres ini berbeda dengan program Bantuan Sosial Beras (BSB) yang merupakan program dari Kemensos. Kasus Banpres saat ini sedang diselidiki terkait pengadaannya.

KPK terus melakukan penyelidikan terkait pengadaan bantuan sosial presiden untuk penanganan Covid-19 di wilayah Jabodetabek pada tahun 2020. Geser ke atas untuk membaca ringkasan menarik lainnya.

Geser👉
DPR Jadi Tuan Rumah Forum Parlemen Pasifik, Puan Tekankan Pentingnya Kemitraan Maritim

DPR Jadi Tuan Rumah Forum Parlemen Pasifik

DPR RI akan menjadi tuan rumah Forum Parlemen Pasifik yang akan digelar pada 24-26 Juli 2024 di Jakarta.

Ketua DPR RI, Puan Maharani, menekankan pentingnya kemitraan maritim dengan negara kepulauan lainnya dalam menciptakan stabilitas kawasan.

IPPP adalah forum inisiatif diplomasi DPR untuk melibatkan parlemen negara-negara kepulauan di Samudera Pasifik dan kali ini akan mengangkat tema 'Partnership for Prosperity: Fostering Regional Connectivity and Inclusive Development'.

Forum IPPP diharapkan dapat membangun konektivitas antara DPR dengan parlemen negara-negara pasifik dan menghasilkan solusi nyata dalam menghadapi berbagai tantangan dan peluang bersama.

Geser👉
30 Orang Tak Lolos Seleksi Administrasi, Calon Anggota Kompolnas Tersisa 107

Seleksi Calon Anggota Kompolnas 2024-2028 Sedang Berlangsung

Panitia seleksi (pansel) telah mengumumkan tahap pertama proses seleksi terhadap calon anggota Kompolnas periode 2024-2028. Saat ini tersisa 107 dari 137 orang pendaftar.

Dalam tahap seleksi administrasi, 107 orang calon anggota Kompolnas telah lolos syarat administratif pertama. Mereka akan melanjutkan tahap tes tertulis dan wawancara lisan.

Sebanyak 30 orang tidak dinyatakan lolos seleksi administrasi karena tidak memenuhi syarat yang sudah ditentukan, seperti usia minimal 40 tahun saat mendaftar.

Proses seleksi calon anggota Kompolnas periode 2024-2028 sedang berlangsung. Bagi yang tidak lolos seleksi, Hermawan Sulistyo, Ketua Pansel Kompolnas, menjelaskan bahwa syarat-syarat tersebut tidak dapat dinegosiasikan. Geser ke atas untuk menemukan ringkasan menarik lain dengan topik berbeda.

Geser👉
KPK Larang Bepergian 5 Orang Terkait Kasus Suap Harun Masiku

KPK Larang Bepergian 5 Orang Terkait Kasus Suap Harun Masiku

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pencekalan terkait kasus dugaan suap yang menyeret tersangka kasus Harun Masiku (HM). Sebanyak lima orang dilakukan pencekalan sehingga tidak bisa bepergian ke luar negeri.

Kelima orang yang dicekal adalah Inisial K, SP, YPW, DTI, dan DB. Larangan bepergian ke luar negeri ini bertujuan untuk mempermudah penyidik dalam mengusut kasus suap Pergantian Antarwaktu (PAW) Caleg DPR RI 2019-2024. Mereka dicekal selama setengah tahun.

Dalam kelima orang yang dicekal tersebut, terdapat Staff Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Kusnadi, serta tiga pengacara, Siemon Petrus, Yanuar Prawira Wasesa, dan Donny Tri Istiqomah. Harun Masiku sendiri telah menyuap Wahyu Setiawan untuk menjadi anggota DPR RI periode 2019-2024.

Harun Masiku, yang saat ini menjadi buronan dan masuk dalam daftar red notice Interpol, terlibat dalam kasus suap setelah suara Nazaruddin Kiemas, caleg PDIP dari Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I yang meninggal dunia, dialihkan kepadanya. Wahyu Setiawan telah divonis 7 tahun penjara dan denda Rp 200 juta oleh Mahkamah Agung. Geser Ke Atas untuk membaca ringkasan menarik lainnya.

Geser👉
Sindikat Eksploitasi Seksual Dibongkar, Jual Konten Porno hingga Tawarkan Jasa Open BO

Sindikat Eksploitasi Seksual Terungkap

Dittipidsiber Bareskrim Polri membongkar sindikat tindak pidana kasus dugaan eksploitasi seksual dengan korban para wanita sampai anak-anak di bawah umur.

Sindikat ini menawarkan layanan seksual atau open BO perempuan, termasuk perempuan di bawah umur, dengan tarif mulai dari Rp 8 juta sampai Rp 17 juta.

Selain itu, sindikat ini juga beroperasi di media sosial dengan membuka konten layanannya melalui media sosial X dan grup telegram yang menyediakan konten pornografi dengan harga mulai dari Rp 500 ribu hingga Rp 2 juta.

Para tersangka dijerat dengan sangkaan Pasal 45 ayat 1 juncto Pasal 27 ayat 1 juncto Pasal 52 ayat 1 UU No 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara.

Geser👉
Arkeolog Temukan Petilasan Megah Ratu Penakluk Nusantara, Pagarnya Kaya Ukiran

Candi Bhre Kahuripan: Kemegahan Situs Kerajaan Majapahit

Candi Bhre Kahuripan, situs kerajaan Majapahit yang megah dan misterius.

Temuan pagar megah dan gapura di situs Candi Bhre Kahuripan yang sedang diekskavasi di Jawa Timur.

Candi Bhre Kahuripan merupakan tempat pendarmaan untuk Ratu Tribhuwana Tunggadewi, ibu dari Raja Hayam Wuruk.

Kesimpulan: Candi Bhre Kahuripan menghadirkan kemegahan dan kisah menarik dari Kerajaan Majapahit. Geser ke atas untuk ringkasan menarik lainnya.

Geser👉
Penemuan Ular Sanca Besar di Perumahan Graha Harapan

Penemuan Ular Sanca Besar di Perumahan Graha Harapan

Warga Perumahan Graha Harapan, Kelurahan Mustikajaya, Kecamatan Mustikajaya, Kota Bekasi digegerkan dengan penemuan seekor ular.

Ular sanca sepanjang sekitar tiga meter dengan berat 10 kilogram itu ditemukan oleh warga saat sedang kerja bakti di lingkungan perumahan pada Senin (22/7) siang.

Saat sarangnya ditemukan dan dibuka, dia menemukan sebanyak 30 butir telur ular.

Eko mengingatkan masyarakat agar selalu menjaga kebersihan rumah dan lingkungan serta membersihkan tumpukan barang yang tidak berguna.

Geser👉
Kecelakaan Beruntun 4 Mobil di Tol Japek, Begini Kondisi Para Korban

Kecelakaan Beruntun di Tol Jakarta-Cikampek

Kecelakaan beruntun terjadi di KM 44 Tol Jakarta-Cikampek (Japek) pada Selasa (23/7/2024) siang. Empat mobil terlibat dalam kecelakaan tersebut. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini.

Informasi kecelakan lalu lintas dilaporkan oleh PT Jasa Marga melalui akun twitter alias X. Situasi arus lalu lintas saat kejadian terpantau padat.

Kecelakaan terjadi pada pukul 12.45 WIB dan diduga disebabkan oleh salah satu pengemudi truk yang kurang hati-hati. Kendaraan di belakang juga kurang antisipasi saat sopir truk melakukan pengereman.

Saat ini, situasi arus lalu lintas sudah kembali lancar dan tidak ada hambatan berarti. Geser Ke Atas untuk menemukan ringkasan menarik lain dengan topik berbeda.

Geser👉
Eks Gubernur Malut Selalu Ganti Wanita di Hotel Mewah

Eks Gubernur Malut Selalu Ganti Wanita di Hotel Mewah

Eks Gubernur Malut Selalu Ganti Wanita di Hotel Mewah, Bertarif Rp10-50 Juta

Sidang kasus korupsi Mantan Gubernur Maluku Utara (Malut) Abdul Gani Kasuba kembali digelar di Pengadilan Negeri Ternate pada Kamis (18/7/2024).

Jaksa penuntut umum (JPU) KPK menghadirkan anggota DPRD Kabupaten Halmahera Selatan, Eliya Gabrina Bachmid. Eliya dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa Ramadhan Ibrahim yang berstatus mantan ajudan dari Abdul Gani.

Sidang kasus korupsi Mantan Gubernur Maluku Utara (Malut) Abdul Gani Kasuba kembali digelar di Pengadilan Negeri Ternate pada Kamis (18/7/2024). Geser Ke Atas untuk ringkasan menarik lain.

Geser👉
Menko Polhukam Minta 5 Kementerian Sinkronkan Data Hak Masyarakat Adat di Tanah Ulayat

Menko Polhukam Minta Kementerian Sinkronkan Data Hak Masyarakat Adat

Menko Polhukam Hadi Tjahjanto meminta lima kementerian menyinkronkan data terkait hak masyarakat adat di tanah ulayat.

Lima kementerian tersebut adalah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan (KLHK), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta Kementerian Desa dan PDTT.

Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono mengungkap bahwa terdapat sekitar 3,2 juta hektare tanah ulayat yang tersebar di 16 provinsi di Indonesia.

Tanah ulayat tersebut merupakan tempat tinggal bagi kurang lebih 3.000 masyarakat hukum adat, termasuk wilayah Ibu Kota Negara (IKN).

Geser👉
PNM dan OJK Edukasi Keuangan Syariah di Aceh

PNM dan OJK Edukasi Keuangan Syariah di Aceh

PNM dan OJK memberikan edukasi keuangan syariah kepada Pelaku usaha ultra mikro di Aceh.

Kegiatan ini mendapat dukungan dari Anggota Komisioner OJK, Pj. Wali Kota Aceh, dan Komisaris Independen PNM.

PNM dan OJK berkomitmen pada pemberdayaan perempuan dalam mengelola keuangan syariah untuk keluarga dan usaha.

Dengan peningkatan literasi keuangan syariah, diharapkan kesejahteraan ekonomi perempuan dan keluarganya lebih cepat tercapai.

Geser👉