Merdeka.com - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy mengimbau agar polemik pemutaran film 'Pengkhianatan G30S/PKI' tak perlu diperdebatkan. Sebab, pemerintah sudah tegas melarang ideologi komunis dan Partai Komunis Indonesia (PKI) untuk hidup di Indonesia. Ketentuan itu tercantum dalam Ketetapan MPRS Nomor 25 tahun 1966.

"Jadi, tidak perlu ada sinisme terhadap rencana pemutaran film tersebut. Kalau memang ada fakta lain yang memiliki dasar kesejarahan yang tepat, maka justru bisa disempurnakan," kata Romi saat dihubungi, Selasa (19/9).

Menurut Romi, pemutaran film tersebut seharusnya justru diapresiasi. Sebab, bisa dianggap sebagai ikhtiar untuk mengingatkan kembali bangsa ini atas kekejaman PKI.

"Namun kita jangan terlarut dalam romantisme kesejarahan dan membawa suasana pertikaian masa lalu ke masa kini. Kalau hal itu yang dilakukan, maka kita akan sulit move on," jelas Romi.

Romi beranggapan, pihak-pihak yang menilai film G30S/PKI sebagai pemutar balikan fakta seharusnya ikut berperan meluruskan film tersebut.

"Kecuali memang secara historis dan normatif memang terlarang seperti penyebaran, penghidupan maupun diseminasi dari pada paham marxisme, leninisme dan komunisme. Bagaimanapun, PPP tidak bisa memastikan komunisme di Indonesia sudah benar-benar mati," tegasnya.

Lebih lanjut, Romi heran dengan pihak yang berupaya menghidupkan kembali paham komunis di Indonesia. Berkaca dari beberapa negara seperti Kuba, Korea Utara dan China, yang masih menganut sistem komunisme bersusah payah memodifikasinya agar bisa bertahan.

"Namun, komunisme sudah bangkrut di banyak negara. Sehingga, agak aneh bila masih ada yang mau menghidup-hidupkan komunisme di Indonesia," ujarnya.

Meski demikian, Romy tetap meminta semua pihak mewaspadai komunisme hidup lagi. Hal ini karena sejarah PKI yang banyak melukai masyarakat Indonesia karena berkali-kali melakukan pemberontakan kala itu.

Sebelumnya, rencana TNI menggelar pemutaran film G30S/PKI menjadi polemik. Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menyatakan tidak peduli terhadap polemik pemutaran film sejarah pemberontakan Partai Komunis Indonesia pada 30 September 1965 yang dikenal dengan istilah Gerakan 30 September atau G30S/PKI.

"(Ya) Perintah saya, mau apa memangnya," jawab Gatot Nurmantyo saat dikonfirmasi wartawan terkait instruksi gerakan nonton bareng film G30S/PKI di seluruh jajaran hingga tingkat Kodim-Koramil-Babinsa, usai ziarah Makam Proklamator Soekarno di Blitar, Senin.