Ketum PAN Minta Pemerintah Hati-hati Relaksasi PSBB
Merdeka.com - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (Zulhas) meminta pemerintah patut berhati-hati dalam menjalankan Pembatasan sosial berskala Besar (PSBB). Ini menanggapi wacana relaksasi PSBB yang ditetapkan saat ini yang dilontarkan Menko Polhukam Mahfud MD
"Menko Polhukam akan relaksasi peraturan PSBB. Nah ini kita minta betul hati-hati," ujar dia, dalam Rakernas I PAN, Selasa (5/5).
Pemerintah, lanjut Zulhas perlu membuat perhitungan yang matang dan menyeluruh sebelum akhirnya memutuskan melakukan relaksasi PSBB. Situasi dan kondisi setiap daerah harus diperhitungkan.
"Memang seperti Jakarta, grafik (penyebaran kasus Covid-19) sudah mulai mendatar cenderung menurun. Tapi daerah lain ada yang dari zona kuning menjadi merah," ujar dia.
Dia berpendapat, selama vaksin Covid-19 belum ditemukan dan selama Covid-19 belum benar-benar berhasil diatasi, maka kedisiplinan dalam melaksanakan jaga jarak harus terus berlaku. "Karena itu hati-hati dan jangan lupa sebelum vaksin ditemukan saya kira physical distancing, disiplin harus tetap kita lakukan," tegasnya.
"Vaksin ditemukan diperkirakan awal 2021, Mei atau April 2021. Jadi masih lama. Walaupun diperkirakan Juli, September ini kita 90 persen sudah bisa bergerak, tapi disiplin dan physical distancing tetap harus dijaga dengan ketat," tandasnya.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kasus Covid-19 Meningkat di 21 Provinsi
Tren kenaikan kasus mingguan Covid-19 nasional per 9 Desember 2023 dilaporkan menyentuh angka 554 kasus positif.
Baca SelengkapnyaKemenkes Temukan Kasus Covid-19 Varian JN.1 di Jakarta dan Batam
Covid-19 varian JN.1 dilaporkan berkaitan erat dengan varian BA.2.86 dan dikhawatirkan dapat mempengaruhi pola penularan dan tingkat keparahan penyakit.
Baca SelengkapnyaMenkes Budi: Kasus Covid-19 di Indonesia Jelang Natal dan Tahun Baru 2024 Tak Mengkhawatirkan
Budi juga menganjurkan masyarakat untuk kembali menggunakan masker saat mengakses tempat-tempat yang rawan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos
Pemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaPersaudaraan Jangan Sampai Memudar karena Tidak Bisa Menerima Hasil Pemilu
Masyarakat Indonesia patut bersyukur dan bersuka cita karena telah melewati proses Pemilu 2024
Baca SelengkapnyaMedia Sosial Mulai Hangat Jelang Pemilu 2024, Ini Pesan Kapolri
Jenderal Bintang Empat tersebut pun mewanti-wanti pentingnya menjaga kerukunan dan perdamaian selama proses pemilu.
Baca SelengkapnyaPasca Pandemi Covid-19, Penempatan Pekerja Migran Terus Meningkat
Pemerintah akui penempatan pekerja migran masih memiliki berbagai tantangan.
Baca SelengkapnyaSampah Sisa Perayaan Tahun Baru di Jakarta Capai 130 Ton, Terbesar setelah Pandemi Covid
jumlah sampah yang terkumpul selama malam perayaan tahun baru 2024 di Jakarta mencapai 130 ton.
Baca SelengkapnyaKasus Covid-19 Muncul lagi, Sekda Jateng Sebut yang Terpapar Karena Belum Booster
Terkait mobilisasi orang yang banyak berpotensi terjadi pada liburan Natal dan Tahun Baru, pemerintah belum mengeluarkan kebijakan pembatasan perjalanan.
Baca Selengkapnya