Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Ketua MPR Larang Mahasiswa Demo Pelantikan Jokowi

Ketua MPR Larang Mahasiswa Demo Pelantikan Jokowi Bambang Soesatyo. ©2018 Merdeka.com/Raynaldo

Merdeka.com - Ketua MPR Bambang Soesatyo meminta rencana mahasiswa kembali menggelar demo saat pelantikan presiden dan wakil presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'ruf Amin pada 20 Oktober mendatang diurungkan. Menurut dia, sejumlah kepala negara diundang pelantikan presiden dan wapres sehingga tak elok jika mahasiswa melakukan demonstrasi.

"Saya berharap kepada adik-adik mahasiswa untuk mengurungkan niat demo," kata Bamsoet sapaan Bambang Soesatyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (8/10).

Politikus Partai Golkar ini meminta mahasiswa menghormati proses pelantikan presiden dan wapres. Sebab, dia kembali menegaskan pelantikan itu disaksikan seluruh dunia.

"Karena harus menghormati peristiwa pelantikan presiden besok, karena peristiwa sangat sakral bagi bangsa kita dan akan disaksikan oleh dunia. Kami juga mengundang kepala negara untuk hadir menyaksikan dan mengikuti pelantikan presiden. Jadi kalau adik mahasiswa demo besar-besaran kurang elok bagi bangsa kita. Kita utamakan nama baik bangsa," ujar dia.

Bamsoet menyebut pelantikan tersebut juga mengundang beberapa kepala negara. Oleh karena itu, adanya demo akan membuat nama baik Indonesia kurang elok.

"Karena yang kita utamakan adalah nama naik bangsa," kata dia.

Bamsoet mengatakan, ucapannya yang menyatakan siap pasang badan untuk menjaga pelantikan Jokowi-Ma'ruf itu sebagai pencegahan apabila ada upaya pelengseran.

"Ya saya tidak ingin ada upaya upaya suatu pemerintahan dilengserkan di tengah jalan ini, tidak baik bagi bangsa kita sendiri dan rakyat kita. Jadi harus kita pertahankan sampai akhir jabatan. Ini harus menjadi kesepakatan bangsa kita," kata dia.

Dia menyebut, demo terkait revisi UU KPK adalah salah alamat ditujukan ke DPR. Sebab Perppu adalah ranah pemerintah.

"Ya itu sudah menjadi domain daripada pemerintah manakala tanggal 17 presiden tidak tanda tangan maka otomatis undang-undang itu berlaku tempat satu satunya untuk melakukan judicial review adalah di MK. Jadi salah alamat kalau demonya ke DPR karena tugas DPR sudah selesai," tandas dia.

Reporter: Delvira Hutabarat

(mdk/gil)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Lantangnya Mantan Danjen Kopassus Demo di KPU, Tuding Jokowi Dalang Kecurangan Pemilu

Lantangnya Mantan Danjen Kopassus Demo di KPU, Tuding Jokowi Dalang Kecurangan Pemilu

Dia meminta agar Jokowi dihadirkan ke hadapan masyarakat dan mundur dari jabatannya

Baca Selengkapnya
Pendemo Makzulkan Jokowi di DPR Marah Dibagikan Makanan Bergambar Kaesang, Langsung Dibuang

Pendemo Makzulkan Jokowi di DPR Marah Dibagikan Makanan Bergambar Kaesang, Langsung Dibuang

Sejumlah demonstran pun baru menyadari, di tangannya memegang snack bergambar Kaesang Pangarep.

Baca Selengkapnya
Jokowi: Presiden dan Menteri Boleh Memihak dan Ikut Kampanye

Jokowi: Presiden dan Menteri Boleh Memihak dan Ikut Kampanye

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, semua menteri bahkan presiden boleh berkampanye atau mendukung salah satu kandidat pada Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Gerakan Kampus Kritik Jokowi Meluas, Mungkinkah Berdampak Terhadap Kepercayaan Publik ke Presiden?

Gerakan Kampus Kritik Jokowi Meluas, Mungkinkah Berdampak Terhadap Kepercayaan Publik ke Presiden?

Sejumlah kampus besar melakukan petisi hingga deklarasi menyelamatkan demokrasi dan mengkritik Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya
FOTO: Aliansi Mahasiswa Provinsi Banten Laporkan Pelanggaran

FOTO: Aliansi Mahasiswa Provinsi Banten Laporkan Pelanggaran "Pose 2 Jari" dari Kendaraan Kepresidenan ke Bawaslu

Aliansi Mahasiswa Provinsi Banten serahkan laporan pengaduan atas dugaan pelanggaran UU Pemilu yang dilakukan Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya
NasDem: Pertemuan Surya Paloh dengan Jokowi Puluhan Kali, Tidak Terkait Sikap Politik

NasDem: Pertemuan Surya Paloh dengan Jokowi Puluhan Kali, Tidak Terkait Sikap Politik

Surya Paloh dan Jokowi diketahui menggelar pertemuan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (18/2).

Baca Selengkapnya
Ini Alasan Presiden Jokowi Beri Kenaikan Pangkat Jenderal Kehormatan ke Prabowo Subianto

Ini Alasan Presiden Jokowi Beri Kenaikan Pangkat Jenderal Kehormatan ke Prabowo Subianto

Presiden Joko Widodo ungkap alasan dibalik pemberian kenaikan pangkat Jenderal Kehormatan untuk Prabowo Subianto.

Baca Selengkapnya
Muncul Desakan Pemakzulan Jokowi, Istana Klaim Kepuasan ke Presiden Masih Tinggi di Atas 75 Persen

Muncul Desakan Pemakzulan Jokowi, Istana Klaim Kepuasan ke Presiden Masih Tinggi di Atas 75 Persen

Istana menegaskan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi tak terganggu dengan munculnya wacana pemakzulan Jokowi.

Baca Selengkapnya