Ketua MK: UU Pemilu dan KPK yang Paling Banyak Digugat

Selasa, 28 Januari 2020 11:37 Reporter : Merdeka
Ketua MK: UU Pemilu dan KPK yang Paling Banyak Digugat Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman. ©2019 Liputan6.com

Merdeka.com - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman mengatakan terdapat 51 Undang-undang (UU) yang digugat ke MK, sepanjang 2019. UU Nomor 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), merupakan salah satu UU yang paling banyak digugat.

Hal itu disampaikan Anwar Usman saat menyampaikan laporan tahunan MK tahun 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta Pusat, Selasa (28/1). Anwar menyebut UU hasil revisi DPR itu berada di urutan kedua.

"Undang-undang dengan frekuensi atau intensitas paling sering diuji, kedua UU Nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK sebanyak 9 kali," ujar Anwar Usman.

Sementara, UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu berada di urutan pertama sebagai UU dengan gugatan terbanyak. Anwar menuturkan pihaknya menerima 18 permohonan uji materi UU tersebut.

"Ketiga, UU Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sebanyak 5 kali," ucapnya.

Baca Selanjutnya: Selanjutnya ada UU Nomor 5...

Halaman

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini