Ketua MA tak setuju DPR awasi hakim

Merdeka.com - Wacana seputar perubahan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Mahkamah Agung (MA) yang akan memberikan kewenangan DPR mengawasi hakim dinilai membatasi kewenangan hakim. Selain itu, hal tersebut juga dapat merusak sistem.

"Ini akan membatasi kewenangan hakim. Bisa rusak sistem hukum kita," kata Ketua MA Hatta Ali di Gedung MA, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Jumat (27/4).

Hatta menambahkan, apabila kewenangan tetap disahkan DPR, hal itu justru akan mengintervensi hakim. "Kalau hakim diintervensi, itu sangat berbahaya. Akan ada ketakutan dalam diri hakim jika diintervensi. Akhirnya mencari putusan yang aman. Ini yang harus dihindari," terangnya.

Selain itu, intervensi terhadap hakim juga akan berpengaruh pada proses regenerasi hakim. Ini karena akan menimbulkan ketakutan generasi hakim muda.

"Independensi hakim bisa terganggu. Hakim bisa ketakutan dalam memutus perkara, kemudian mana ada lagi mau menjadi hakim," tuturnya.

Hatta berharap, RUU MA tidak akan melenceng dari semangat awalnya ketika nanti disahkan, yakni menjaga sistem hukum yang baik. "Kami ingin RUU itu menjadi UU yang menjaga sistem hukum yang baik. Dalam arti kata, independensi hakim itu harus dijaga," harapnya.