Ketua MA: Berantas Korupsi Tak Bisa Sendiri, Harus Ada Kerja Sama Penegak Hukum
Merdeka.com - Ketua Mahkamah Agung (MA) Muhammad Syarifuddin menyebut, memberantas korupsi tidak bisa dikerjakan secara individual. Menurutnya, perlu adakesamaan pandangan dari lembaga penegak hukum untuk memberantas korupsi.
Hal itu disampaikan Syarifuddin usai menghadiri acara Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2022 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Jumat (9/12). Turut hadir dalam acara itu Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Ketua KPK Firli Bahuri dan sejumlah menteri kabinet kerja.
"Memberantas korupsi itu tidak bisa sendirian, enggak bisa KPK sendiri, enggak bisa kepolisian sendiri, enggak bisa kejaksaan sendiri, enggak bisa juga pengadilan sendiri, harus ada kesatuan pandang. Oleh karena itu, bisa berhasil kalau kita bisa punya kesatuan pandang," kata Syarifuddin ditemui merdeka.com di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Jumat (9/12).
Syarifuddin mengungkapkan, MA turut membangun sistem yudikatif yang transparan dan akuntabel. Caranya dengan memanfaatkan teknologi dan informasi secara maksimal.
"Kita kalau dari yudikatif kita membangun transparansi dan akuntabel, dengan menggunakan IT yang ada sekarang, secara maksimal kita berupaya menggunakan IT itu," kata dia.
Syarifuddin berharap, Indonesia bisa segera terbebas dari korupsi. Dia ingin masyarakat Tanah Air dapat sejahtera.
"Tentu sama dengan harapan KPK ya itu kan harapan semua anak bangsa ya, kita ingin Indonesia ini bebas dari korupsi agar kita bisa sejahtera," ucapnya.
Musuh Utama Seluruh Bangsa
Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyebut, bahwa korupsi adalah musuh utama seluruh bangsa. Menurutnya, korupsi sama dengan Covid-19 yang merupakan musibah bagi dunia.
"Kita memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) setiap tahun, sebagai penanda sekaligus pengingat bagi kita semua bahwa korupsi adalah musuh utama seluruh bangsa. Sama halnya dengan Covid-19, korupsi juga merupakan musibah global," kata Ma'ruf saat sambutan acara Hakordia 2022 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan (9/12).
Ma'ruf melanjutkan, seluruh negara mengakui bahwa korupsi merupakan pusat dari berbagai persoalan. Dia berkata, korupsi memiliki sifat korosif terhadap segala pencapaian.
"Perjuangan kita untuk pulih dari krisis, yang disebabkan oleh munculnya beragam tantangan baru di bidang ekonomi, politik, sosial dan lingkungan hidup, hanya akan berhasil kita menangkan apabila kita menerapkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, bebas dari korupsi," tuturnya.
Ma’ruf menegaskan, sumber daya yang bernilai tinggi mesti dikelola dan gunakan demi kepentingan rakyat. Bukannya justru memperkaya individu, kelompok atau korporasi.
"Situasi sulit yang tengah kita hadapi sekarang, akan semakin terasa berat dengan perilaku koruptif. Korupsi di pelayanan air dan tanah akan berdampak negatif terhadap kesejahteraan para petani sehingga dapat memperparah dampak dari krisis pangan," kata dia.
Demikian pula, lanjut Ma'ruf, pola pengelolaan perizinan yang tidak transparan dan pengambilan kebijakan yang tak berintegritas akan menyebabkan negara kehilangan potensi pendapatan di sektor energi dan sumber daya mineral.
"Oleh karena itu, segala upaya pemulihan sosial ekonomi nasional membutuhkan dukungan dari KPK dan semua pemangku kepentingan agar tidak tumbang oleh perilaku koruptif," ujar Ma'ruf.
(mdk/tin)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Akui Kepercayaan Terhadap KPK Kurang, Mahfud Ingin Kembalikan UU KPK Lama Jika Terpilih Jadi Wapres
Mahfud menegaskan keberadaan lembaga antirasuah itu masih sangat dibutuhkan untuk memberantas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
Baca SelengkapnyaKejagung Tetapkan 5 Tersangka Baru Kasus Korupsi Komoditi Timah
Ketut menyebut, penetapan lima tersangka itu dilakukan pada Jumat, 16 Februari 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jaksa Geledah Kantor Gubernur Sumbar, Cari Bukti Dugaan Korupsi Alat Praktik SMK
Jaksa Geledah Kantor Gubernur Sumbar, Cari Dokumen Pengadaan Alat Praktik SMK yang Diduga Dikorupsi
Baca SelengkapnyaKejagung Didesak Buru Tersangka Lain Kasus Korupsi Transaksi Emas Antam
Upaya hukum harus dimaksimalkan agar kerugian negara yang hilang bisa dikembalikan.
Baca SelengkapnyaKejagung Periksa Empat Direktur Perusahaan Sebagai Saksi Kasus Korupsi Jalur Kereta Api Medan
Empat direktur perusahaan itu diperiksa sebagai saksi untuk tujuh tersangka.
Baca SelengkapnyaMahfud MD Jelaskan Pernyataan 'Banyak Suami Terjerat Korupsi Gara-Gara Tuntutan Istri'
Hal tersebut diungkapkan saat Halaqah Kebangsaan dan Pelantikan Pengurus Majelis Zikir Al-Wasilah Sumbar
Baca SelengkapnyaKejagung Buka Suara Terkait Sosok HL, Pemilik Rumah di PIK Digeledah Dalam Kasus Korupsi Timah
Kejagung menyatakan banyak pihak yang keliru terkait sosok HL yang rumahnya digeledah penyidik.
Baca SelengkapnyaKetua KPK Singgung Oknum Bekingi Korupsi di Sektor Tambang Depan 3 Paslon Capres-Cawapres
Nawawi mengatakan, praktik korupsi masih marak terjadi di pelbagai sektor.
Baca Selengkapnya