Ketua KPK Ungkap Minimnya Penegakan Hukum Sektor Sumber Daya Alam

Rabu, 18 Desember 2019 13:55 Reporter : Merdeka
Ketua KPK Ungkap Minimnya Penegakan Hukum Sektor Sumber Daya Alam Evaluasi KPK bersama Komisi III DPR RI. ©2019 Liputan6.com/Johan Tallo

Merdeka.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengungkapkan, upaya penegakan hukum di sektor Sumber Daya Alam (SDA) masih minim. Padahal, kejahatan di sektor ini dampaknya tidak hanya ke penerimaan keuangan negara, namun bisa memicu bencana alam dan kualitas hidup masyarakat.

"Penegakan hukum ini penting sekali. KPK mempunyai data. Sebagai informasi, berdasarkan data KPK dari sisi kuantitas jumlah penegakan hukum di sektor SDA masih minim dibandingkan jumlah indikasi pelanggaran," tutur Agus di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta Selatan, Rabu (18/12).

Dalam kegiatan "Program Peningkatan Kapasitas Penegak Hukum dan PPNS di Sektor Kehutanan dan Sumber Daya Alam" yang diikuti sejumlah perwakilan kementerian dan lembaga lainnya itu, Agus membeberkan data kasus kejahatan di sektor kehutanan.

"Dari 70 kasus kejahatan yang terjadi dalam kurun waktu 2002-2012, 43 persen terdakwa dibebaskan, kemudian 40 persen mendapatkan mendapatkan hukuman percobaan, 2 persen bebas dari tuntutan hukum, dan 2 persen dari tuntutan hukum ditolak oleh pengadilan. Jadi, hanya sekitar 13 persen pelaku dipenjara," jelas dia.

Agus menyebut, KPK juga memiliki data studi yang dilakukan pada 2013 lalu. Bahwa kejahatan di sektor kehutanan ini menunjukkan adanya potensi penyuapan maupun pemerasan dengan nilai uang sebesar Rp688 juta sampai dengan Rp22,6 miliar.

"Ini kan bukan jumlahnya kecil dalam hal perizinan di sektor kehutanan," jelas dia.

Lebih lanjut, KPK juga menemukan produksi kayu yang tidak dilaporkan berdasarkan data tahun 2015. Negara tercatat mengalami kerugian sebesar Rp7,3 triliun.

Untuk itu, Agus berharap kegiatan yang diselenggarakan saat ini dapat meningkatkan kapasitas penegak hukum dan PPNS.

"Pelatihan hari ini yang dilatih adalah aparat penegak hukum, kemudian untuk calon-calon yang dilatih mungkin teman-teman dari kementerian lembaga bisa mengusulkan mana yang perlu ditingkatkan kapasitasnya. Pentingnya mereka juga perlu dibekali kelengkapannya apakah dana operasional, apakah peralatan. Itu juga penting," Agus menandaskan.

Reporter: Ady Anugrahadi

Sumber: Liputan6.com [bal]

Topik berita Terkait:
  1. KPK
  2. Kasus Korupsi
  3. Jakarta
  4. Agus Rahardjo
Komentar Pembaca

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini