Merdeka.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menilai Indonesia perlu meratifikasi seluruh ketentuan yang ada di dalam The United Nations Convention against Corruption (UNCAC). Hal ini karena Indonesia belum sepenuhnya meratifikasi ketentuan UNCAC ke dalam UU Nomor 7/2006 tentang Pengesahan UNCAC tahun 2003 seperti yang dilakukan Singapura.

"Hampir semua negara yang bisa menjadi contoh hari ini UU Tipikornya sedikit berbeda dengan kita. Di banding Singapura yang sudah match semua, kita masih jomplang masih terlalu jauh," kata Agus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/10).

Salah satu ketentuan yang harus diratifikasi yaitu soal penindakan korupsi di sektor privat. Menurutnya, penindakan di sektor privat dapat mengubah banyak kebiasaan bisnis di Indonesia yang saat ini disebut melanggar ketentuan. Contohnya, memberi uang pelicin atau uang keamanan kepada Ormas.

"Ini yang sebetulnya akan memberikan koridor bagi bangsa ini dalam kehidupannya sehari-hari," terang Agus.

Meski angka korupsi meningkat, Agus mengklaim Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia membaik. Pada 2016, Indonesia berada di peringkat 4 di kawasan ASEAN dengan skor 37, di bawah Singapura di urutan pertama dengan skor (84). Kemudian, Brunei Darussalam di peringkat dua dengan skor IPK 58 lalu Malaysia diperingkat 3 dengan nilai 49.

"Filipina kita salip, Thailand juga. Vietnam juga," ujar Agus.

Di lokasi yang sama, Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menambahkan, keberhasilan pemberantasan korupsi harus melihat review UNCAC yang dilakukan lima tahun sekali. Dalam review periode pertama, memperlihatkan UU Tipikor Indonesia masih kurang baik.

Review UNCAC menyebut, Indonesia belum mengatur korupsi di sektor korporasi, perdagangan pengaruh, memperkaya diri sendiri secara tidak sah, perampasan aset, hingga pelayanan publik.

"Tantangannya banyak. Seperti yang dikatakan Pak Agus, UU Tipikor kita dianggap masih kurang baik," tambahnya.

Laode juga melanjutkan, lembaga-lembaga antikorupsi di Singapura dan Malaysia bisa tetap eksis hingga 50 tahun meski berstatus lembaga adhoc yang harus segera dibubarkan.

"Jadi maksudnya di dalam UNCAC harus ada lembaga khusus yang menangani korupsi. Itu bukan rekomendasi untuk Indonesia, tapi dunia. Saya pikir itu perlu kita pikirkan," sambung dia.