Ketua KPK Percaya Ramalan IMF, Indonesia Peringkat 4 Negara Bersih Korupsi di 2050

Kamis, 9 Mei 2019 11:17 Reporter : Merdeka
Ketua KPK Percaya Ramalan IMF, Indonesia Peringkat 4 Negara Bersih Korupsi di 2050 Konpers akhir tahun KPK. ©2018 Merdeka.com/Dwi Narwoko

Merdeka.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo yakin Indonesia menjadi negara keempat yang bersih dari tindak pidana korupsi pada tahun 2050. Menurut Agus, ramalan itu pernah diungkap International Monetary Fund (IMF).

"Saya termasuk orang yang percaya dengan ramalan atau data yang diungkapkan IMF, bahwa di tahun 2050 kita ranking 4 di dunia," ujar Agus dalam acara Seminar Sehari bertema 'Bersama Menciptakan BUMN Bersih Melalui Satuan Pengawasan Intern (SPI) yang Tangguh dan Terpercaya' di Gedung Penunjang KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (9/5).

Agus menuturkan keyakinannya itu berdasarkan membaiknya indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia yang kini di posisi 39. Awal dia maju sebagai pimpinan KPK, Agus sempat berharap IPK Indonesia bisa mencapai 40 hingga 50. Meski demikian, Agus bersyukur IPK Indonesia terus membaik dan bisa bersaing di negara Asia Tenggara.

"Jadi waktu ditinggalkan orde baru, kita paling rendah di ASEAN CPI (IPK) kita. Alhamdulillah terakhir kita paling tidak di ASEAN yang di atas kita tinggal Singapura dan Malaysia," kata Agus.

Mantan Kepala LKPP ini mengakui, untuk mencapai itu tidak mudah. Menurutnya, jika ingin ramalan IMF terwujud, setidaknya butuh usaha yang lebih keras dari sekarang untuk memerangi tindak pidana korupsi.

"Kita harus melakukan banyak perubahan, perbaikan sistem, perbaikan budaya dan perbaikan mindset kita. Kita masih, mohon maaf Bu Menteri, terpaksa harus melakukan penindakan kepada beberapa BUMN, misalkan masih ada yang melakukan kontrak fiktif, itu masih ada," kata Agus.

Dalam kesempatan ini juga Agus menyinggung pejabat-pejabat di BUMN yang rangkap jabatan. Menurut Agus, rangkap jabatan membuat pejabat tak fokus dalam satu pekerjaan.

"Kalau kita lihat hari ini banyak komisaris yang tidak bisa full time di badan usaha itu. Saya mengharapkan terjadinya reformasi birokrasi yang tuntas. itu supaya tidak ada rangkap jabatan, karena dengan rangkap jabatan tadi pasti kerjanya separuh-separuh," kata Agus.

Reporter: Fachrur Rozie [noe]

Topik berita Terkait:
  1. KPK
  2. Agus Rahardjo
  3. Kasus Korupsi
  4. Jakarta
Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini