Merdeka.com - Peraturan Pemerintah (PP) No 63 tahun 2005 yang mengatur masa tugas penyidik KPK telah berada di tangan Sekretaris Kabinet (Seskab) untuk diteken oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Ketua KPK Abraham Samad mengatakan, dalam draf revisi itu ada hal yang positif soal penyidik KPK.

"Ada satu hal yang positif, ada klausul penyidik tidak bisa ditarik kalau dia belum menyelesaikan perkara yang sedang ditangani," kata Abraham di Istana Negara, Jakarta, Senin (10/12).

Menurutnya, klausul tersebut merupakan suatu hal yang luar biasa bagi KPK. Sebab, memberikan kejelasan terhadap para penyidik Polri yang ada di lembaga antikorupsi itu.

"Kalau sudah ada kesepakatan tidak ada masalah, yang penting jangan ditarik sebelum perkara yang ditanganinya selesai, intinya di situ," katanya.

Pihaknya mengaku tidak masalah dengan klausul dalam revisi PP tersebut. Dia juga membantah menolak isi revisi.

"Ketidaksetujuan bukan berarti penolakan kan. Kita bukan berarti menolak jadi harus dipisah. Apalagi kalau sudah ditandatangani terus kita menolak, bukan begitu. Walaupun ada sesuatu yang belum firm betulan kalau sudah ditanda tangan ya kita terima. Apapun yang sudah jadi konsensus maka kewajiban kita menjalankan," katanya.

Ditanya soal adanya isu KPK tak dilibatkan dalam proses perumusan revisi, Abraham mengaku tidak mengetahuinya.

"Saya tidak tahu persis, tapi kalau dikontak-kotak sih biasa. Mungkin tidak diikutkan dalam hal detail, tapi kalau diberitahu diikutkan ya diikutkan lah, detail mungkin tidak. Saya tidak terjebak di situ," katanya.